Ekonom: Kalau Dipaksa Pakai E-Money, Bisa Bikin Lesu

Suara.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan revolusi teknologi yang tengah dilakukan pemerintah, tidak perlu harus dibarengi dengan penerapan e-money.

"Kalau kita mau masuk ke ranah teknologi, revolusi teknologi, hari ini udah, nggak pakai kartu-kartuan," kata dia di Auditorium Adhiyana, Gedung Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Bhima kemudian mempertanyakan penerapan e-toll, apalagi tak dibarengi dengan sosialisasi yang menyeluruh.

"Coba cari di negara lain, Jasa Marga, Kementerian PUPR ini membuat kebijakan otomatisasi gardu tol non tunai itu best practice-nya dimana," kata Bhima.

Bhima menyontohkan pemanfaatan teknologi di negara Cina yang mempakai handphone dengan QR Code, India yang pakai QR Code, kemudian lebih dari sepuluh negara di Afrika sudah memakai feature phone dan SMS. "Bahkan yang bisa SMS dan telepon (feature phone), itu yang namanya e-money," kata dia.

Namun, menurut dia, pemanfaatan teknologi di Indonesia masih menitikberatkan pada masyarakat.

"Kita di sini dibilang masyarakat harus membayar top-up karena biaya pengadaan mesin, serta perawatan e-money termasuk mesin gardu tol otomatis itu mahal. Yang harus kita buka dan bongkar semuanya, berapa sebenarnya biaya investasinya? Tidak pernah terbuka kepada masyarakat," katanya.

Bhima menyebutkan pakar ekonomi memperkirakan November nanti akan terjadi periode krisis skala kecil kalau terlalu banyak peraturan yang timpang.

"Faktanya di Indonesia sekarang, porsi e-money terhadap total transaksi itu baru 1,14 persen. Kalau kita dipaksa pakai e-money, bukannya nambah jadi 5 persen, jadi 10 persen, justru bisa kembali lagi kurang dari 1 persen," kata dia. (Handita Fajaresta)