Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan secara khusus kepada Kementerian Pertanian agar menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lumbung padi organik dengan luasan lahan tahap awal sekitar 300 ribu hektare.
Hal ini dikemukakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi pangan dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan turut dihadiri Anggota DPR RI asal Kalteng Hamdani, jajaran Pimpinan Daerah Provinsi serta Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, di Kota Palangka Raya, Kalimatan Tengah, Senin (13/11/2017).
"Lahan seluas 300 ribu hektare tersebut tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Untuk jenis padi organiknya, masih melihat mana yang disenangi konsumen. Target kita padi organik ini untuk di ekspor," tambahnya.
Selain padi organik seluas 300 ribu hektare, Kementan juga menargetkan tanaman jagung seluas 100 ribu hektare dan lahan untuk ternak sapi 100 ribu hektar di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini.
Amran mengatakan untuk merealisasikan tanaman jagung seluas 100 ribu hektar, Kementan akan memberikan bantuan bibit dan pupuk dengan total Rp200 miliar, serta alat pertanian.
"Kami baru pulang dan telah menjalin kerjasama bilateral dengan Menteri Pertanian Malaysia dan Filipina. Sekarang ini dua Negara tersebut membutuhkan jagung sebanyak 4 juta ton dengan nilai Rp12 triliun. Ini harus kita persiapkan," bebernya.
Menteri Pertanian ini pun mengaku senang dan mengapresiasi ada pengusaha lokal Kalteng yang ingin membangun perkebunan jagung, padi sawah dan ternak sapi. Dia pun menegaskan akan membantu mengurus perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Amran mengatakan stok pangan di Indonesia sampai sekarang ini. Sebab, di tahun kedua Pemerintah Presiden RI Joko Widodo, sudah swasembada beras. Bahkan yang sebelumnya harus impor Jagung mencapai 3,5 juta ton dari Negara Argentina dan Amerika sudah mampu ditekan.
"Impor jagung kita nol, bahkan sudah bisa ekspor. Harga dan ketersediaan cabe pun sudah stabil. Sekarang ini tiada bulan tanpa panen dan tanam. Jadi, sudah tidak ada masalah mengenai ketersediaan pangan kita," demikian Amran. (Antara)
Baca Juga: Terungkap! Alasan Jokowi Mantu di Weekday Viral di Medsos
Tag
Berita Terkait
-
Melanie Subono Spill Rincian Donasi Diduga dari Kementan, Dinilai Janggal?
-
Mentan/Kabapanas Tegaskan: Papua Sudah Bisa Mandiri Pangan Seperti Pulau Lainnya pada 2026
-
Kementan Disorot Usai Rincian Bantuan Bencana Viral, Harga Beras Rp60 Ribu/Kg Dinilai Janggal
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
Kinerja Mentan Amran Sulaiman Masuk Daftar Terbaik Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok