Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kandidat Direktur Jenderal Pajak untuk menggantikan Ken Dwijugiasteadi mulai dibahas Rabu siang (291/11/2017).
"Dirjen Pajak siang ini baru dibahas dalam rapat Tim Penilai Akhir atau TPA," kata Presiden Jokowi usai membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Saat ini Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dijabat oleh Ken Dwijugiasteadi. Namun ia akan memasuki masa pensiun pada Desember 2017.
Sebelumnya saat membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11), Presiden Jokowi menyatakan belum memberikan keputusan atau menunjuk nama untuk menempati posisi Dirjen Pajak yang baru.
"Kalau dari saya belum ada putusan," kata Presiden Jokowi saat itu.
Menurut Presiden Jokowi, hal itu secara detail ditangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu). "Tanyakan ke Menkeu," kata Jokowi.
Dalam beberapa waktu terakhir, nama Robert Pakpahan santer beredar akan menggantikan Ken Dwijugiasteadi sebagai Dirjen Pajak.
Saat ini, Robert menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.
Sementara itu mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi di daerah, Presiden mengatakan gabungan pertumbuhan ekonomi di daerah akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Jokowi Akui Peluang Bisnis Terbesar Kini Ada di Daerah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak didorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena peluang bisnis paling besar saat ini dan ke depan, akan di daerah.
Presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI pada 2018 berada di kisaran 5,3-5,4 persen.
"Ya antara 5,3 -5,4 persen, saya kira angka sekitar itu," kata Presiden Jokowi. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Soal Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dirjen Pajak Minta Publik Tak Perlu Perbesar Isu
-
Wajib Pajak Mau Diawasi Babinsa? Pakar UGM: Ini Justru Bikin Rakyat Takut, Bukan Patuh
-
Wajar Warga Enggan Bayar Pajak saat Ekonomi Lesu, Pengawasan Ketat Tak Diperlukan
-
Gibran hingga Dito Ariotedjo! Daftar Pejabat, Menteri dan Jenderal di Lingkaran Bisnis Raffi Ahmad
-
Polemik Pajak JHT, Kenapa Tabungan Hari Tua Bisa Dipotong Pajak hingga 30 Persen?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123