Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali dan Nusa Tenggara mengantisipasi kenaikan jumlah kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dari debitur yang usahanya terganggu karena terdampak erupsi Gunung Agung.
Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah mengatakan antisipasi kenaikan NPL itu salah satunya dapat dilakukan dengan membantu permodalan pelaku usaha yang menjadi debitur, agar mereka tetap bisa berproduksi.
"Nanti akan kami bantu untuk kredit usaha rakyat (KUR) jika dia (debitur) butuh tambahan modal, karena yang paling utama setelah kena dampak untuk menjalankan usaha kembali adalah modal," katanya di Denpasar, Minggu (24/12/2017).
OJK bersama pemerintah daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berencana akan membentuk tim kecil awal tahun 2018 untuk memetakan dampak NPL kepada debitur termasuk mengkaji bantuan modal lewat KUR itu.
Dia menjelaskan apabila erupsi berlanjut maka dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor pariwisata yang lebih luas termasuk sektor penunjang seperti UMKM, transportasi, hotel dan restoran.
Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Yones menambahkan ada sekitar 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 11 bank umum yang kena imbas tidak langsung dari erupsi Gunung Agung.
Dari analisis dan evaluasi, Yones menambahkan ada empat BPR yang terkena dampak langsung karena berada di wilayah rawan bencana. Empat BPR itu yakni BPR Sandi Raya Utama, Mitra Bali Artha Mandiri, Danamaster Dewata dan Nusamba Manggis.
Pihaknya saat ini menunggu keputusan OJK Pusat untuk pemberian keringanan berupa kelonggaran dalam hal membayar cicilan dan kewajiban pembayaran bunga dari debitur kepada bank. Di sisi lain, pemberian keringanan kepada debitur itu juga berpotensi mengurangi likuiditas perbankan.
OJK mencatat selama periode Januari hingga Oktober 2017, angka kredit bermasalah atau NPL seluruh perbankan di Bali mencapai 3,77 persen, angka yang masih di bawah batas maksimal sebesar lima persen.
Baca Juga: Transaksi Uang Asing di Bali Tinggi Meski Erupsi Gunung Agung
OJK mencatat realisasi kredit mencapai Rp81,5 triliun dengan porsi 38,5 persen untuk sektor bukan lapangan usaha dan 31,5 persen sektor perdagangan besar dan eceran.
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit sebagian besar pada sektor produktif sebesar 61,5 persen yang meliputi kredit modal kerja sebesar 39 persen dan kredit investasi sebesar 22 persen. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah
-
Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?