Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengecam keras kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan ini dinilainya merugikan keterserapan beras yang dihasilkan petani Indonesia.
"Kebijakan impor beras itu sebetulnya sudah ada pedomannya dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Disitu disebutkan bahwa impor diperbolehkan jika stok pangan memang tidak mencukupi," kata Firman saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (13/1/2018).
Ia menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan cek langsung kepada Menteri Pertanian serta berbagai komunitas pertanian yang ada di Indonesia. Hasilnya, saat ini pada bulan Januari dan Februari 2018, Indonesia justru memasuki puncak panen dari masa tanam yang dimulai Oktober 2017.
"Disisi lain, dalih Menteri Perdagangan kebijakan impor untuk meredam gejolak harga, ini sangat kontroversial," jelasnya.
Politisi Golkar tersebut mengkritik sikap Enggartiasto yang hanya mendengar masukan dari kalangan pedagang beras. Seharunya ia juga mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Pertanian dan para petani sebelum memutuskan impor beras atau tidak.
"Ini akan menyulitkan penyerapan beras petani. Harga beras petani Indonesia akan kesulitan dengan harga beras impor. Karena beras impor kebanyakan berasal dari Thailand dan Vietnam yang mengalami kelebihan produksi. Ini disebabkan jumlah penduduk mereka sedikit sehingga kelebihan produksi beras mereka memang harus dibuang ke luar negeri," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras 500.000 ton akan segera dilakukan. Enggartiasto mengatakan bahwa impor itu tidak akan mempengaruhi penyerapan petani beras Indonesia.
Politisi Nasdem tersebut menyatakan bahwa impor beras sebesar 500.000 ton tidak akan memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mendag, sepenuhnya menggunakan uang dari importir yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).
Baca Juga: Presiden Jokowi Jamin Tak akan Impor Beras Sampai Akhir 2016
Tag
Berita Terkait
-
Lima Terdakwa Kasus Korupsi Impor Gula Dituntut 4 Tahun Penjara
-
Swasembada Pangan! Mentan: InsyaAllah Tak Impor Beras Lagi, Mudah-mudahan Tak Ada Iklim Ekstrem
-
Gencarkan Gemarikan di Lembang, Anggota DPR Ini Ajak Emak-emak Jadi Duta Gizi Atasi Stunting
-
Percepat Swasembada Pangan, Mentan Pastikan Indonesia Siap Hentikan Impor Beras
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Bukan Sekadar Bantuan, Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Langkah Nyata Entaskan Kemiskinan
-
BEI Rilis Liquidity Provider Saham, Phintraco Sekuritas Jadi AB yang Pertama Dapat Lisensi
-
Ekonomi RI Melambat, Apindo Ingatkan Pemerintah Genjot Belanja dan Daya Beli
-
Pakar: Peningkatan Lifting Minyak Harus Dibarengi Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Tunjuk Muhammad Baron Jadi Juru Bicara
-
Dua Platform E-commerce Raksasa Catat Lonjakan Transaksi di Indonesia Timur, Begini Datanya
-
KB Bank Catat Laba Bersih Rp265 Miliar di Kuartal III 2025, Optimistis Kredit Tumbuh 15 Persen
-
Ekspor Batu Bara RI Diproyeksi Turun, ESDM: Bukan Nggak Laku!
-
IHSG Berhasil Rebound Hari Ini, Penyebabnya Saham-saham Teknologi dan Finansial
-
Pengusaha Muda BRILiaN 2025: Langkah BRI Majukan UMKM Daerah