Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengecam keras kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan ini dinilainya merugikan keterserapan beras yang dihasilkan petani Indonesia.
"Kebijakan impor beras itu sebetulnya sudah ada pedomannya dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Disitu disebutkan bahwa impor diperbolehkan jika stok pangan memang tidak mencukupi," kata Firman saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (13/1/2018).
Ia menegaskan bahwa dirinya sudah melakukan cek langsung kepada Menteri Pertanian serta berbagai komunitas pertanian yang ada di Indonesia. Hasilnya, saat ini pada bulan Januari dan Februari 2018, Indonesia justru memasuki puncak panen dari masa tanam yang dimulai Oktober 2017.
"Disisi lain, dalih Menteri Perdagangan kebijakan impor untuk meredam gejolak harga, ini sangat kontroversial," jelasnya.
Politisi Golkar tersebut mengkritik sikap Enggartiasto yang hanya mendengar masukan dari kalangan pedagang beras. Seharunya ia juga mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Pertanian dan para petani sebelum memutuskan impor beras atau tidak.
"Ini akan menyulitkan penyerapan beras petani. Harga beras petani Indonesia akan kesulitan dengan harga beras impor. Karena beras impor kebanyakan berasal dari Thailand dan Vietnam yang mengalami kelebihan produksi. Ini disebabkan jumlah penduduk mereka sedikit sehingga kelebihan produksi beras mereka memang harus dibuang ke luar negeri," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras 500.000 ton akan segera dilakukan. Enggartiasto mengatakan bahwa impor itu tidak akan mempengaruhi penyerapan petani beras Indonesia.
Politisi Nasdem tersebut menyatakan bahwa impor beras sebesar 500.000 ton tidak akan memakai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mendag, sepenuhnya menggunakan uang dari importir yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PPI).
Baca Juga: Presiden Jokowi Jamin Tak akan Impor Beras Sampai Akhir 2016
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Impor Beras untuk Industri
-
Aturan Baru, 35 Persen MinyaKita Didistribusikan dari BUMN
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Bahas Bencana Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Antoni Dipanggil DPR
-
Mendag Bantah Mentan soal Impor Beras Ilegal di Sabang dan Batam: Itu Kawasan Bebas!
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN