Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta semua kepala daerah untuk tidak membuat peraturan daerah yang menghambat investasi. Sebab investor kesulitan masuk berinvestasi karena terlalu banyak aturan perizinan.
Bahkan, kata Jokowi, banyak perda yang dibuat berorientasi proyek.
"Saya titip kepada seluruh Gubernur, terutama ada Ketua DPRD, jangan buat perda lagi yang bikin ruwet. Apalagi, blak-blakan saja, perda yang orientasi proyek," kata Jokowi dalam rapat tentang percepatan kemudahan berusaha di Istana Negara, Selasa (23/1/2018).
Menurut Jokowi, ukuran keberhasilan legislatif dalam hal ini DPRD bukan banyak mengesahkan Perda. Namun yang penting adalah kualitas perda yang sangat besar dampak kebaikannya untuk masyarakat meski hanya sedikit.
"Kalau sudah keluarkan perda banyak itu sudah prestasi? Buat saya nggak," ujar dia.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah untuk mengkaji ulang perda-perda yang ada. Jika ada perda yang mempersulit investasi, dia minta untuk dihapus.
"Tolong dilihat, terutama yang terkait kemudahan berusaha. Kalau memang itu nggak mempercepat, kalau bisa dihilangkan, kalau nggak direvisi," kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan Jokowi kepada para Menteri Kabinet Kerja. Dia mengimbau kepada semua jajarannya agar tidak terlalu banyak membuat peraturan Menteri atau Undang-undang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sampai saat ini pemerintah sudah menghapus 3.143 perda. Namun bagi Jokowi jumlah itu masih kurang.
Baca Juga: Soal Rangkap Jabatan, Fadli Sebut Jokowi Jilat Ludah Sendiri
"Kan saya sudah (hapus) 3.143 perda, masih kurang itu. Tapi tahu tahu sudah di cut MK. Maka inisiatifnya harus muncul daari daerah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berita Terkait
-
Awal 2026 yang Kelam, Ini Deretan Kepala Daerah dan Pejabat yang Terjaring OTT KPK
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Prabowo ke Investor Jepang: Laporkan Masalah Langsung ke Saya, RI Siap Pangkas Regulasi
-
KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Harga Bahan Baku Melonjak, Pelaku Usaha Ritel Minta Impor Dipermudah
-
IHSG Terkoreksi di Sesi I, 344 Saham Anjlok
-
Menilik Labirin Penarikan Dana Trading: Mengapa Transfer Internasional Tak Pernah Instan?
-
Sengketa Rp119 Triliun, Emiten Milik Jusuf Hamka Tangkis Kabar Miring Ini
-
Link Lowongan Kerja Manajer Kopdes Merah Putih 2026: Ada 30.000 Formasi
-
Apa Penyebab Plastik Makin Mahal? Ini Bahan Pokok yang Harganya Ikut Naik
-
OJK Jawa Tengah Konsolidasikan BPR, Target Industri Lebih Sehat dan Efisien
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya: Promo Rumah dengan Bunga 1,75%, Liburan Impian Cashback Rp8 Juta
-
Trump Bakal Pecat Jerome Powell dari Bos The Fed
-
Harga Pangan Hari Ini Naik Tajam, Cabai Tembus Rp101 Ribu, Telur dan Beras Ikut Merangkak