Suara.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan Pemprov Riau siap mendukung penuh kelancaran proyek Jalan Tol Padang - Pekanbaru karena infrastruktur jalan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat di dua provinsi yang bertetangga itu.
"Kita harapkan nantinya jalan tol ini akan menghubungkan antara dua provinsi bertetangga, yakni Provinsi Riau dan Sumatera Barat tersebut ditargetkan mulai difungsikan pada tahun 2019 mendatang. Tol ini untuk masyarakat," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pernyataan pers yang diterima Antara di Pekanbaru, Riau, Jumat (9/2/2018).
Provinsi Riau hingga kini masih sangat bergantung pada pasokan bahan makanan, khususnya beras dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Selama ini akses transportasi darat Jalan Lintas Riau-Sumbar yang kerap terputus akibat tanah longsor dan banjir setiap musim hujan. Gangguan pada jalur tersebut kerap mengganggu aktivitas warga dan distribusi bahan pangan yang buntutnya memicu inflasi di Riau.
Gubernur Riau pada Jumat petang ini direncakanan turut hadir pada peletakan batu pertama Jalan Tol Padang-Pekanbaru, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. "Kita siap gotong-royong dalam penyelesaian tol ini," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Proyek Tol Padang - Pekanbaru dirancang memiliki panjang 244 kilometer (KM) dengan nilai investasi Rp78,095 triliun.
Berdasarkan data yang diterima Antara, pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru dibagi dalam empat seksi. Seksi 1 meliputi Padang - Sicincin dengan panjang 28 KM. Nilai investasinya mencapai Rp4,880 triliun. Pembiayaan pengerjaannya oleh PT Hutama Karya (Persero) mencapai 40,98 persen, dan sindikasi perbankan 59,02 persen.
Seksi 2 meliputi Sicincin - Payakumbuh sepanjang 78 KM dengan investasi Rp32,931 triliun. Pembiayaannya melalui "modified turnkey" kontraktor swasta atau BUMN yang dibayar melalui penerbitan surat utang (obligasi) yang dijamin pemerintah lima tahun sejak COD.
Seksi 3 meliputi Payakumbuh - Pangkalan sepanjang 45 KM dengan investasi Rp15,473 triliun. Pembiayaannya melalui dukungan pemerintah melalui JICA (Japan international Cooperation Agency), terdiri atas bantuan langsung ke PT Hutama Karya (Persero), dan pinjaman ke pemerintah untuk konstruksi lima buah terowongan (tunnel) sepanjang 8,95 KM.
Seksi 4 meliputi Pangkalan - Bangkinang sepanjang 56 KM dengan investasi Rp18,861 triliun. Pembiayaannya melalui dukungan pemerintah dari Multilateral Development Bank.
Seksi 5 meliputi Bangkinang - Pekanbaru sepanjang 37 KM dengan investasi Rp5,951 triliun. Pembiayaannya oleh PT Hutama Karya (Persero), dan "modified turnkey" kontraktor swasta atau BUMN yang dibayar melalui penerbitan surat utang (obligasi) yang dijamin pemerintah lima tahun sejak COD. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Kasus Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Legalitas Lahan Kini Diusut KPK
-
KPK Ungkap Korupsi JTTS Direncanakan Bintang Perbowo Jauh Sebelum Jadi Bos Hutama Karya
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
BMKG Peringatkan Krisis Pangan Akibat Cuaca Ekstrem, Desak Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bantuan Meski Terdaftar di DTSEN
-
Dana P2P Lending PT Dana Syariah Indonesia Cuma 0,2 Persen, Tata Kola Semrawut?
-
Diversifikasi Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan, Kurangi Ketergantungan Luar Daerah
-
Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya
-
Pertamina Pasok 100.000 Barel BBM untuk SPBU Shell
-
Bitcoin Banyak Dipakai Pembayaran Global, Kalahkan Mastercard dan Visa
-
Purbaya Mau Ubah Skema Distribusi Subsidi, Ini kata ESDM
-
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Tambah Anggaran TKD ke Pemda 2026, Ini Syaratnya
-
Peserta Asuransi Kesehatan Swasta Harus Ikut Bayar Biaya RS Mulai Januari 2026
-
Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?