Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memberikan penugasan secara resmi kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola 8 blok terminasi. Keputusan tersebut secara langsung sudah ditanda tangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendukung keputusan pemerintah tersebut. Sebab negara harus memberikan kesempatan lebih luas kepada Pertamina.
“Kalau 8 blok ini dikelola Pertamina bisa lebih untung, kenapa tidak? Kami berharap, pemerintah bisa objektif dalam memberikan kesempatan itu kepada Pertamina,” kata Herman dalam diskusi di Jakarta, Senin (26/2/2018).
Pertamina pun sudah menyatakan kesiapannya kepada DPR untuk mengelola ke 8 blok terminasi ini. Kesiapan tersebut diutarakan melalui surat kepada DPR beberapa waktu lalu.
“Di komisi VII sudah tanya apa Pertamina mampu? Jawabannya mampu dan 8 blok sudah di hitung dan akan diambil alih Pertamina Hulu Energi (PHE). Suratnya sudah di Komisi VII, Jadi nanti yang jadi beban catatan development ini jangan dibebankan pada blok yang definitif," ujarnya.
Herman berharap pemerintah tidak perlu ragu dengan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok migas. Pasalnya, anak-anak bangsa sejatinya mampu melakukan yang terbaik.
Pertamina terbukti mampu mengelola blok-blok migas dan meningkatkan produksi. Selain itu secara teknologi Pertamina juga sudah mumpuni bahkan sudah mulai melakukan ekspansi ke luar negeri.
Saat ini pemerintah hanya tinggal menunggu Pertamina untuk mengajukan proposal Term and Condition (T&C) kepada pemerintah. Selama menunggu T&C dari Pertamina hingga penadatanganan, KKKS existing masih mengelola blok yang habis kontrak.
Baca Juga: Diam-diam Pertamina Naikkan Harga BBM Khusus Rp300 Per Liter
Berita Terkait
-
Arcandra Optimis Separuh Wilayah Kerja Migas 2018 akan Laku
-
Arcandra Sebut Akses Informasi Wilayah Kerja Migas Dibuka Luas
-
Kementerian ESDM Tawarkan 26 Wilayah Kerja Migas di Tahun 2018
-
Jokowi Diminta Tegas Soal Komposisi Pemilikan Saham Blok Mahakam
-
Akuisisi Blok Mahakam, Pertamina Diharapkan Jadi Terbesar di Asia
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Bukan Sekadar Ekspor-Impor, ART Ikat RIAS dalam Koordinasi Kebijakan Global
-
Perjanjian Tarif Resiprokal, Produk Impor dari AS Tak Perlu Sertifikasi Halal? Ini Faktanya
-
Pedagang Pasar Bilang Harga MinyaKita Tak Pernah Rp 15.700/Liter
-
Pedagang Pasar: Harga Pangan Semuanya Naik, Cabai Rawit Tembus Rp 100 Ribu/Kg
-
Bukan Sekadar Renovasi, Program Pondasi Bangun Rasa Aman dan Produktivitas Warga
-
Tak Cuma Dagang, RI-AS Garap Hilirisasi Silika hingga Nuklir Skala Kecil
-
Terbukti Goreng Saham, OJK Beri Sanksi Denda Rp 5,7 Miliar ke Influencer Pasar Modal
-
Purbaya Bebaskan PPN untuk Sumbangan Bencana Banjir Sumatra
-
Smart Home Makin Diminati, Konsumen Lebih Mudah Nikmati Pengalaman Smart Living
-
Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS