Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama strategis dalam rangka optimalisasi sumber daya kedua institusi negara tersebut. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri BUMN Rini M. Soemarno dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di Cilangkap, Jakarta, Senin (5/3/2018).
"Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi, serta dukungan antara Kementerian BUMN dan TNI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing agar dapat terselenggara dengan baik," jelas Menteri Rini.
Hadir dalam acara tersebut, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan; Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro; Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo; Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Kementerian BUMN dan TNI bekerja sama untuk pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan fasilitas, serta sosialisasi dalam rangka optimalisasi sumber daya BUMN dan TNI.
"Dalam hal ini, TNI akan memberikan dukungan kelancaran tugas dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya, seraya menyatakan menyambut baik kerja sama tersebut.
Menteri Rini menilai kerja sama ini sebagai langkah baik kemitraan strategis kedua pihak. Menurutnya, kedua belah pihak akan mengoptimalkan sumber daya masing-masing, yang selama ini belum pernah dilaksanakan kedua institusi ini sebelumnya.
Kementerian BUMN akan meningkatkan percepatan penyediaan infrastruktur fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), yakni melalui program bedah rumah veteran, renovasi sekolah, infrastruktur dasar, jalan atau jembatan untuk masyarakat.
Ke depan, Menteri Rini berharap, kemitraan Kementerian BUMN dan TNI terjalin semakin erat untuk saling mendukung, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur demi kemajuan Negara Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan kerja sama ini, baik TNI maupun BUMN akan melaksanakan perjanjian sesuai porsi tugas dan fungsinya. "Tentu saja, semuanya dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Rini, sembari menyebutkan bahwa kesepakatan ini berdurasi lima tahun dan akan dievaluasi untuk masa berikutnya.
Berita Terkait
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Beton Precast Jadi Solusi Efektif Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
-
LPSK Ajukan Restitusi Rp1,6 Miliar untuk Keluarga Prada Lucky yang Tewas Dianiaya Senior
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur