Suara.com - Berbagai proyek infrastruktur yang sedang dibangun di berbagai daerah harus diawasi dengan ketat agar tidak mengalami kegagalan, serta pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang konstruksi harus terus dilakukan.
"Sekarang banyak kontraktor yang melampaui kemampuan dasarnya, yang menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kegagalan konstruksi," kata Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido, di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Menurut Rendy Lamadjido, moratorium proyek infrastruktur bukan jalan keluarnya, tetapi yang harus dilakukan adalah dijalankannya pengawasan baik sebelum hingga sesudah pelaksanaan proyek.
Politisi PDIP itu menegaskan, pengawas harus selalu melakukan pengecekan silang sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek, serta juga harus ada berita acaranya.
Rendy juga mengingatkan agar lembaga pengembangan jasa konstruksi harus selalu bersikap independen dan jangan hanya terjebak kepada akreditasi dan sertifikasi.
Ia juga menyorot pentingnya pembinaan SDM secara independen oleh masyarakat agar segala sesuatunya juga tidak dilakukan atau ditentukan oleh pihak pemerintah.
Sebelumnya, Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan moratorium berbagai proyek jalan layang yang telah ditetapkan pemerintah tidak berlangsung lama.
Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa berpendapat, bila moratorium berjalan terlalu lama maka kerugian yang dialami oleh kontraktor akan makin besar.
Hal tersebut, karena selama masa moratorium, beban biaya akan terus berjalan dan target juga akan sulit tercapai.
Ia mengemukakan Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sekjen Gapensi mengutarakan harapannya agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden.
Gapensi juga mengharapkan pengembang atau perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung pencakar langit dapat benar-benar melakukan audit daya tahan konstruksi bangunan mereka. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kunjungan Gibran ke Asmat, Pantau Museum hingga Pembangunan Gereja
-
Kunjungi Sekolah Rakyat Jabar II, Komisi V DPR Optimistis Siap Beroperasi Tahun Ajaran Baru
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
Komisi V DPR RI Sentil Kemenhub Soal Tabrakan Kereta Bekasi: Jangan Bohong, Ini Urusan Nyawa!
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Asisten Raffi Ahmad Duduk di Kursi Komisaris Krakatau Posco, Siapa Mufli Budi Ananda?
-
Survei: 81% Pekerja RI Merasa Gajinya Adil, Tapi Tak Semua Bahagia
-
96% Perusahaan RI Rekrut Lulusan Micro-Credentials, Gaji Dibayar Tinggi
-
Pengguna Tol Jakarta-Cikampek Wajib Tahu! Ada Perbaikan Jalan di Beberapa Titik hingga Awal Juli
-
Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!
-
Jembatan Donat Dukuh Atas Rampung 2028, Menhub: Enam Moda Transportasi Jakarta Akan Terintegrasi
-
Dari Pupuk ke Klinik Desa, KDMP Tamanmartani Buktikan Koperasi Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Warga
-
Kabar Baik! Stasiun JIS Akan Punya Dua Peron, Akses ke Stadion dan Ancol Makin Lancar
-
Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Ekonomi dalam Pembuatan Aturan soal Industri Rokok
-
Merdeka Gold Resources Ukir Sejarah, Saham EMAS Resmi Melantai di Bursa Hong Kong