Suara.com - Komisi XI DPR akan menentukan Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo pada 29 Maret 2018, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat pada 27-28 Maret 2018.
Salinan hasil Rapat Internal Komisi XI di Jakarta, Kamis (8/3/2018), mengatakan pengambilan keputusan kandidat terpilih untuk Deputi Gubernur BI pada Kamis, 29 Maret 2018.
Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga kandidat Deputi Gubernur BI, pada 27-28 Maret 2018, Komisi XI juga menjadwalkan untuk meminta pendapat dari Badan Intelejen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Sudah dijadwalkan," kata Anggota Komisi XI DPR Muhammad Nur Purnamasidi mengkonfirmasi jadwal "fit and proper test" tersebut.
Setelah meminta pendapat BIN dan PPATK, Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan juga akan meminta pendapat dari Kamar Dagang dan Industri serta para pakar ekonomi.
Sementara untuk uji kelayakan dan kepatutan Calon Gubernur BI, Komisi XI belum menentukan jadwalnya.
Presiden Joko Widodo sudah mengajukan tiga nama untuk menjadi Deputi Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo. Tiga nama itu adalah Dody Budi Waluyo, Doddy Zulverdi, dan Wiwiek Sisto Widayat Sementara Perry Warjiyo mendapat kepercayaan untuk menjadi calon Gubernur BI 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo.
Dody, Wiwiek dan Doddy, merupakan pejabat senior BI yang mempunyai pengalaman luas di bidang moneter. Dody Waluyo saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter.
Dody juga pernah mengikuti fit and proper test untuk menjadi Deputi Gubernur BI pada akhir 2016. Namun, Komisi XI lebih memilih Sugeng sebagai Deputi Gubernur BI bidang Sistem Pembayaran.
Sementara Doddy Zulverdi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI sejak 2015. Peraih gelar Master dari Columbia University itu sudah 20 tahun bertugas di departemen yang membidangi kebijakan moneter.
Adapun Wiwiek Sisto merupakan Kepala Perwakilan BI Jawa Barat. Peraih gelar Master di Swinburne University ini berkarir di BI sejak 1993 dan pernah bertugas sebagai Kepala Grup Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. (Antara)
Berita Terkait
-
BI Sebut Asing Bawa Kabur Dananya Rp 940 Miliar pada Pekan Ini
-
BI Ungkap Bahayanya 'Government Shutdown' AS ke Ekonomi RI
-
Bank Indonesia Rayu Apple Adopsi Pembayaran QRIS Tap
-
BI Jelaskan Selisih Rp18,97 Triliun Dana Pemda di Bank
-
BI Proyeksi Ekspor dan Belanja Pemerintah Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat