Kebijakan Trump Soal Tarif Baja & Aluminium Guncang Ekonomi Dunia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan telah mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan agar bisa mendorong kegiatan investasi dan ekspor.

Menurut Presiden di Bandung, Kamis (22/2/2018), penyederhanaan perizinan inilah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak, berekspansi, serta berinvestasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah terjalin baik dengan mempertahankan stabilitas kinerja dari APBN.

Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/2) mengatakan salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas kinerja APBN adalah menjaga defisit anggaran dalam tingkat yang terkendali serta berada dalam batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang yaitu tiga persen terhadap PDB.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menyatakan, potensi investasi di Indonesia jangan dipandang sebelah mata karena hal tersebut dapat menambah PDB yang pada gilirannya bakal melesatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Novani, pentingnya sektor investasi di Indonesia perlu dibarengi dengan adanya peraturan pemerintah yang mendukung dan mempermudah pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis mereka di dalam negeri.

Dengan memberikan kemudahan berinvestasi tersebut, lanjutnya, diharapkan akan meningkatkan iklim investasi lebih baik sehingga mampu merangsang usaha baru yang dapat berkembang di Indonesia.

Apalagi, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-72 dalam "Ease of Doing Business (EODB) Index" yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2017 lalu. Posisi sebelumnya adalah di peringkat ke-91. (Antara)