Shutdown AS Terjadi Lagi! Inilah 7 Fakta Penting yang Harus Anda Tahu

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown (penghentian sebagian operasi) setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam.

Sejak 1 Oktober, aktivitas pemerintahan berhenti karena adanya perdebatan di internal senat.

Politisi Partai Republik menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang menolak memberikan dukungan pada RUU tersebut. Sebaliknya, Demokrat balik menyalahkan kelompok konservatif itu.

Hasil voting menunjukkan 55 senator mendukung dan 45 menolak. Namun jumlah itu tetap kurang dari 60 suara yang dibutuhkan agar RUU bisa disahkan.

Dampaknya, sejumlah kantor pelayanan publik, museum, serta taman nasional harus ditutup sementara. Pegawai federal yang dianggap non-esensial juga dirumahkan tanpa menerima gaji.

Meski begitu, instansi yang dinilai vital untuk keamanan masyarakat dan perlindungan aset tetap berfungsi seperti biasa.

1. Kapan Shutdown Pertama Pemerintah AS?

Fenomena shutdown bukanlah hal baru di Amerika Serikat. Sejak 1976, kondisi ini sudah terjadi sebanyak 21 kali.

Shutdown perdana berlangsung selama 12 hari ketika Presiden Gerald Ford menjabat.

Baca Juga: Pergerakan IHSG Hari Ini: Pasar Diuji, Faktor-faktor Ini Mungkin Jadi Penentu

2. Shutdown Terlama di Era Donald Trump

Rekor terlama terjadi pada masa pemerintahan pertama Donald Trump, yaitu 2018–2019, yang berlangsung selama 35 hari. Penyebab utamanya adalah perselisihan mengenai pembangunan tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko.

3. Pertarungan Politik Demokrat vs Republik

Setiap kali terjadi shutdown, faktor utamanya selalu karena konflik antara Partai Demokrat dan Partai Republik terkait pengesahan RUU pendanaan.

Contohnya kali ini, kubu Republik berjanji akan terus melakukan pemungutan suara sampai Partai Demokrat menyetujui RUU tersebut sehingga pemerintahan bisa kembali berjalan normal.

4. Momentum Pemecatan Pegawai

Shutdown kali ini juga disebut-sebut bisa dimanfaatkan Trump untuk memberhentikan ribuan pegawai. Demokrat masih enggan menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah.

Gedung Putih bahkan sudah meminta lembaga federal menyiapkan skema pemutusan hubungan kerja sementara (furlough) atau cuti tanpa bayaran selama penutupan berlangsung.

Dalam sebuah memo yang diperoleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) menyarankan agar lembaga federal menggunakan momen ini untuk mempertimbangkan penerapan Reduction in Force (RIF) bagi pegawai mereka.

Langkah tersebut menambah beban pegawai pemerintah, apalagi setelah adanya pemangkasan massal sebelumnya yang dilakukan melalui Kementerian Efisiensi Pemerintah (DOGE) awal tahun ini.

5. Perselisihan Akibat Kebijakan Tambahan (Rider)

Sering kali pemerintah memasukkan aturan atau kebijakan tambahan dalam RUU anggaran, yang disebut sebagai rider atau amendment. Bila kebijakan tambahan ini menimbulkan kontroversi, perdebatan bisa berujung pada penghentian pemerintahan.

Misalnya, shutdown tahun 2013 dipicu oleh konflik terkait kebijakan kesehatan dan pemotongan anggaran tertentu.

6. Penolakan Pemotongan Anggaran (Rescission)

Ada kalanya Presiden mengusulkan pemangkasan dana setelah anggaran disetujui Kongres melalui mekanisme rescission. Jika usulan itu ditolak, gesekan politik bisa memicu terjadinya shutdown.

7. Gagalnya Resolusi Sementara (Continuing Resolution/CR)

Ketika negosiasi anggaran tahunan tidak rampung tepat waktu, biasanya Kongres mengesahkan continuing resolution (CR) untuk memperpanjang pendanaan sementara.

Namun jika CR gagal disepakati, pemerintah otomatis tidak memiliki alokasi dana yang sah sehingga terjadi shutdown.

Secara garis besar, penyebab shutdown pemerintah Amerika Serikat berkaitan erat dengan perbedaan pandangan politik, kebuntuan dalam pembahasan anggaran, serta tarik-menarik kebijakan.

Setiap kali Presiden dan Kongres, atau antarfraksi di Kongres, gagal mencapai kompromi, shutdown menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Memahami faktor-faktor ini membantu kita melihat gambaran lebih luas tentang dinamika politik di Negeri Paman Sam.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama