- Terjadi perselisihan data terbuka mengenai harga keekonomian LPG 3 Kg antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
- Bahlil secara implisit membantah dan menyindir data yang diungkapkan oleh Menkeu Purbaya.
- Data yang diungkapkan Menkeu Purbaya tentang besarnya subsidi LPG 3 Kg sejalan dengan data Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.
Suara.com - Sebuah 'perang dingin' data terbuka terjadi di Kabinet Merah Putih menyusul pengungkapan besaran subsidi LPG 3 Kg atau 'gas melon'.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saling lempar sanggahan soal biaya riil gas rakyat.
Kontroversi ini mencuat setelah Menkeu Purbaya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025), membeberkan angka yang mengejutkan.
Menurut data Kemenkeu, harga asli (keekonomian) satu tabung LPG 3 Kg mencapai Rp42.750.
Karena adanya subsidi masif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar kurang lebih Rp30.000, masyarakat hanya membayar di kisaran Rp12.750 per tabung (Harga Eceran Tertinggi/HET).
Purbaya menegaskan, subsidi ini mencapai 70% dari harga keekonomian, sebuah angka yang menunjukkan keberpihakan fiskal yang luar biasa besar.
Tak butuh waktu lama, sanggahan langsung datang dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang bertanggung jawab penuh atas tata kelola LPG.
Bahlil secara implisit membantah angka yang diungkapkan Menkeu Purbaya.
"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya," ujar Bahlil dengan nada menyindir di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga: Soal Penyebab Kilang Minyak Dumai Terbakar, Bahlil: Tanya ke Pertamina!
Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya sedang mematangkan data subsidi, salah satunya melalui koordinasi dengan BPS, mengisyaratkan bahwa data yang disajikan Kemenkeu belum mencerminkan angka terkini.
Menariknya, angka yang kini diungkapkan oleh Menkeu Purbaya sebenarnya sejalan penuh dengan data yang pernah disampaikan oleh Menkeu pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.
Pada awal tahun 2025, Sri Mulyani juga pernah menegaskan bahwa harga eceran LPG 3 Kg adalah Rp12.750, sementara harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung.
Bahkan, Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi penyaluran dana subsidi LPG 3 Kg sepanjang tahun 2024 mencapai Rp80,2 triliun.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Dorong Transisi Energi Global, Pertamina NRE Kaji Pengembangan Energi Terbarukan di Bangladesh
-
Harga Minyak Bakal Naik Pekan Depan? Ini Prediksinya
-
BRI Terapkan Aturan Baru Rekening 2026: Ini Beda Status Aktif, Tidak Aktif, dan Dormant
-
Cara Cek NIK Penerima Bansos Kemensos Usai Update dari DTKS Jadi DTSEN
-
Rupiah Bisa Tembus Rp17.900, Ini Alasan Mata Uang RI Diproyeksi Makin Anjlok!
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit dan Daging Ayam Naik, Beras Premium Tetap Tinggi
-
3 Pilihan Aset Aman untuk Investasi saat Rupiah Melemah ke Rp17.600 per Dolar AS
-
IKN Disebut 'Gegabah Terstruktur', Prabowo Diminta Evaluasi Proyek Era Jokowi
-
Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa, Era Prabowo Subianto di Posisi Berapa?
-
Kesepakatan China-AS Jadi 'Omong Kosong', Perang Masih Ancam Ekonomi Dunia