Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS, Fahri Hamzah tak menyalahkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa Indonesia diprediksi bubar di tahun 2030. Prabowo mengutip analis dari luar negeri, kemudian dsampaikan di dalam sebuah pidatonya.
Menurut Fahri, pernyataan adalah bentuk peringatan agar pemerintah waspada terhadap situasi politik dan bisa jadi, Indonesia saat ini tengah diganggu, baik dari dalam maupun dari luar, yang menginginkan supaya Indonesia tidak maju.
"Kita ini terjebak isu 90 tahun yang belum selesai, ini masih dibesar-besarkan. Masih bikin kampanye saya Pancasila, saya Indonesia seolah-olah Indonesia nggak stabil," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Selain itu, persoalan lain yang kini tengah melanda Indonesia adalah jarak ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, semakin lebar. Mestinya, semua itu menjadi titik fokus pemerintah.
"Adu domba dalam politik, kemudian tergerusnya kesejahteraan rakyat, konsentrasi penguasaan sumber daya kapital atau faktor produksi oleh segelintir orang," ujar Fahri.
Fahri juga menyoroti masalah yang sempat dikritisi oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yakni persoalan kepemilikan tanah yang dimonopoli segelintir orang.
"Gini koefisian kepemilikan tanah 0.8, artinya satu orang menguasai 80 persentase tanah di Indonesia. Ada yang menguasai 4 juta hektar," ujar Fahri.
Tak hanya itu, masalah hutang luar negeri juga menjadi sorotan kader PKS yang tengah berseteru dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
"Sekarang kita memuji-muji utang, seolah utang itu baik. Utang itu jelek, apalagi kalau yang berutang itu negara, terus yang menanggung negara. Jadi utang itu jelek," tutur Fahri.
Badan Usama Milik Negara (BUMN) yang amat diharapkan mampu untuk menopang ekonomi negara, ternyata juga dikabarkan memiliki pinjaman hutang.
"Utang BUMN itu bahayanya bisa menyebabkan delusi saja dan konversi kepemilikan dari kepemilikan Indonesia menjadi kepemilikan asing. Dan yang bahaya, tempat berutangnya adalah negara yang menganut kapitalisme negara," ujar Fahri.
Situasi yang dijelaskan di atas itu, bisa saja menciptakan kerawanan yang menjadikan bangsa terancam.
"Nah warning kewaspadaan dari pak Prabowo ini harus dicatat dan dijawab dengan yakin dan mantap. Kalau tidak yakin dan tidak mantap malah gusar, jangan-jangan pemerintah sedang tidak sanggup menjalankan pemantapan dari situasi nasional kita. Soal ideologi, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, yang hari ini makin tampak lemah," kata Fahri.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
21 Hunian Sementara Jadi Titik Awal Warga Aceh Bangkit Pascabencana
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Bos Danantara Anggap Turunnya Peringkat Moody's Bukan Ancaman, Tapi Pengingat
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI