Suara.com - Wakil Ketua DPR Fraksi PKS, Fahri Hamzah tak menyalahkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa Indonesia diprediksi bubar di tahun 2030. Prabowo mengutip analis dari luar negeri, kemudian dsampaikan di dalam sebuah pidatonya.
Menurut Fahri, pernyataan adalah bentuk peringatan agar pemerintah waspada terhadap situasi politik dan bisa jadi, Indonesia saat ini tengah diganggu, baik dari dalam maupun dari luar, yang menginginkan supaya Indonesia tidak maju.
"Kita ini terjebak isu 90 tahun yang belum selesai, ini masih dibesar-besarkan. Masih bikin kampanye saya Pancasila, saya Indonesia seolah-olah Indonesia nggak stabil," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Selain itu, persoalan lain yang kini tengah melanda Indonesia adalah jarak ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, semakin lebar. Mestinya, semua itu menjadi titik fokus pemerintah.
"Adu domba dalam politik, kemudian tergerusnya kesejahteraan rakyat, konsentrasi penguasaan sumber daya kapital atau faktor produksi oleh segelintir orang," ujar Fahri.
Fahri juga menyoroti masalah yang sempat dikritisi oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yakni persoalan kepemilikan tanah yang dimonopoli segelintir orang.
"Gini koefisian kepemilikan tanah 0.8, artinya satu orang menguasai 80 persentase tanah di Indonesia. Ada yang menguasai 4 juta hektar," ujar Fahri.
Tak hanya itu, masalah hutang luar negeri juga menjadi sorotan kader PKS yang tengah berseteru dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
"Sekarang kita memuji-muji utang, seolah utang itu baik. Utang itu jelek, apalagi kalau yang berutang itu negara, terus yang menanggung negara. Jadi utang itu jelek," tutur Fahri.
Badan Usama Milik Negara (BUMN) yang amat diharapkan mampu untuk menopang ekonomi negara, ternyata juga dikabarkan memiliki pinjaman hutang.
"Utang BUMN itu bahayanya bisa menyebabkan delusi saja dan konversi kepemilikan dari kepemilikan Indonesia menjadi kepemilikan asing. Dan yang bahaya, tempat berutangnya adalah negara yang menganut kapitalisme negara," ujar Fahri.
Situasi yang dijelaskan di atas itu, bisa saja menciptakan kerawanan yang menjadikan bangsa terancam.
"Nah warning kewaspadaan dari pak Prabowo ini harus dicatat dan dijawab dengan yakin dan mantap. Kalau tidak yakin dan tidak mantap malah gusar, jangan-jangan pemerintah sedang tidak sanggup menjalankan pemantapan dari situasi nasional kita. Soal ideologi, politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, yang hari ini makin tampak lemah," kata Fahri.
Berita Terkait
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Terus Apa Solusi Pemerintah?
-
PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026