Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi bersama dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT Taufik Madjid meninjau proyek Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Senin (26/3/2018).
Saat meninjau di lokasi proyek jalan warga tersebut, Jokowi berharap, program padat tunai mampu meningkatkan nilai produksi dan daya beli masyarakat saat meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan.
"Seperti ini yang dilakukan terutama (jalan) irigasi dilakukan per paket. Intinya memperbaiki jalan produksi ke persawahan di desa-desa jadi lebih baik," kata Jokowi di lokasi, Senin (26/3/2018).
Jokowi menjelaskan, bahwa program padat karya paling banyak berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, Kemendes baru melaksanakan program padat karya tahap pertama.
"Kementrian lain saya belum cek, BUMN juga baru mulai, Kemenhub juga, jadi kalau sudah semua bergerak ke padat karya tunai ini kita harapkan daya beli masyarakat meningkat," katanya.
Ia menargetkan, masyarakat yang mendapat tambahan pendapatan karena bekerja di program padat karya tunai menjadi sejahtera dan meningkatkan daya beli dan konsumsi di rumahnya. Pemerintah memastikan akan memperluas program padat karya dalam tahap dua bila program ini berdampak posif bagi terciptanya lapangan kerja bagi masyatakat.
"Program ini banyak hal, (seperti) infrastruktur jalan produksi, irigasi, kita harapkan peredaran uang meningkat, sehingga daya beli meningkat dan dampaknya positif, kalau lebih besar akan kita perluas lagi," tutup Jokowi.
Untuk membangun jalan sepanjang 396 meter ini, anggaran yang digunakan dari dana desa adalah 115 juta. Dimana 30 persen dari anggaran tersebut atau setara Rp35 juta dianggarkan untuk membayar 30 warga yang bekerja selama 15 hari kerja. Diharapkan jalan ini dapat memudahkan mobilitas warga di Desa Pematang Panjang. Mengingat, mayoritas warga menggunakan jalan tersebut akses ke persawahandan ladang mereka.
Tag
Berita Terkait
-
Fondasi Ekonomi Warga RI Mulai Retak, Tanda-tandanya Mulai Muncul
-
Negosiasi AS-Iran Buntu, Harga Minyak Dunia Membara: Sinyal Bahaya buat BBM Nasional?
-
Lebaran Berkah! BI Ramal Penjualan Eceran Maret 2026 Melesat 9,3 Persen
-
Ramadan-Lebaran 2026 Jadi 'Booster' Konsumsi, Program Belanja Tembus Rp184,02 Triliun
-
Mendes Yandri Susanto Bantah Isu Dana Desa Dipotong, Sebut Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi Warga
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN