Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi bersama dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT Taufik Madjid meninjau proyek Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Senin (26/3/2018).
Saat meninjau di lokasi proyek jalan warga tersebut, Jokowi berharap, program padat tunai mampu meningkatkan nilai produksi dan daya beli masyarakat saat meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan.
"Seperti ini yang dilakukan terutama (jalan) irigasi dilakukan per paket. Intinya memperbaiki jalan produksi ke persawahan di desa-desa jadi lebih baik," kata Jokowi di lokasi, Senin (26/3/2018).
Jokowi menjelaskan, bahwa program padat karya paling banyak berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, Kemendes baru melaksanakan program padat karya tahap pertama.
"Kementrian lain saya belum cek, BUMN juga baru mulai, Kemenhub juga, jadi kalau sudah semua bergerak ke padat karya tunai ini kita harapkan daya beli masyarakat meningkat," katanya.
Ia menargetkan, masyarakat yang mendapat tambahan pendapatan karena bekerja di program padat karya tunai menjadi sejahtera dan meningkatkan daya beli dan konsumsi di rumahnya. Pemerintah memastikan akan memperluas program padat karya dalam tahap dua bila program ini berdampak posif bagi terciptanya lapangan kerja bagi masyatakat.
"Program ini banyak hal, (seperti) infrastruktur jalan produksi, irigasi, kita harapkan peredaran uang meningkat, sehingga daya beli meningkat dan dampaknya positif, kalau lebih besar akan kita perluas lagi," tutup Jokowi.
Untuk membangun jalan sepanjang 396 meter ini, anggaran yang digunakan dari dana desa adalah 115 juta. Dimana 30 persen dari anggaran tersebut atau setara Rp35 juta dianggarkan untuk membayar 30 warga yang bekerja selama 15 hari kerja. Diharapkan jalan ini dapat memudahkan mobilitas warga di Desa Pematang Panjang. Mengingat, mayoritas warga menggunakan jalan tersebut akses ke persawahandan ladang mereka.
Tag
Berita Terkait
-
Ekonom Sarankan Pemerintah Beri Diskon Tarif Listrik Lagi Demi Daya Beli
-
Bos KFC Ungkap Nasib Usahanya di RI
-
Subholding Gas Pertamina Integrasikan Energi Bersih dengan Pembangunan Desa Berkelanjutan
-
Indef Sebut Tantangan Perbankan Ada di Daya Beli, Bukan Soal Likuiditas
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
Terkini
-
BPKH Buka Lowongan Kerja Asisten Manajer, Gajinya Capai Rp 10 Jutaan?
-
Menkeu Purbaya: Jangan Sampai, Saya Kasih Duit Malah Panik!
-
Purbaya Kasih Deadline Serap Anggaran MBG Oktober: Enggak Terpakai Saya Ambil Uangnya
-
BKPM Dorong Danantara Garap Proyek Carbon Capture and Storage
-
Mengenal Kalla Group: Warisan Ayah Jusuf Kalla yang Menjadi Raksasa Bisnis Keluarga dan Nasional
-
Uang Primer Tumbuh 18,6 Persen, Apa Penyebabnya?
-
IHSG Sempat Cetak Rekor Level Tertinggi 8.200, Ternyata Ini Sentimennya
-
Harga Mati! ESDM Tetap Sarankan Shell Cs Beli BBM Murni dari Pertamina Hingga Akhir Tahun
-
Apa Itu XAUUSD dan Pengaruhnya Terhadap Harga Emas
-
Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN, Gaji ASN dan PPPK Turun?