Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menganggap operator ojek online telah memperlakukan pengemudinya seperti hewan.
Hal itu merujuk pada minimnya perlindungan bagi para pengemudi ojek online baik dari segi tarif, hukum maupun kesejahteraan.
"Driver ojol (ojek online) diperlalukan seperti binatang, kecelakaan seperti hewan tidak ada yg mau tanggung jawab," kata Said Iqbal di Gedung LBH Jakarta, Jum'at (30/3/2018).
Menurut Iqbal, pemerintah terkhusus Presiden Joko Widodo harus segera membuat payung hukum yang jelas bagi mode transportasi online, khususnya roda dua. Agar hak-hak pengendara ojek online benar-benar dapat terjamin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tengah mendiskusikan tarif atas bawah yang sesuai kepada para operator ojek online agar para pengemudinya bisa mendapat upah yang layak.
Namun, menurut pria yang juga Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO), Presiden tak perlu mengurusi langsung terkait tarif dasar ojek online. Ia lebih menekankan agar pemerintah untuk fokus membuat undang-undang yang bisa menjadi payung hukum bagi para driver.
"Jangan semata-mata lip service. Bukan tugas Presiden (Joko Widodo) mengatur tarif ojek online. Yang paling penting Presiden (Joko Widodo) memastikan adanya payung hukum, ada hak untuk ojek online agar bisa berunding kepada operator," kata Iqbal.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) bersama Komite Aksi Transportasi Online (KATO) akan melakukan beberapa langkah hukum untuk memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojek online.
Salah satu langkah hukum yang KPSI dan KATO lakukan adalah mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Mereka meminta agar pemerintah menempatkan kendaraan roda dua agar termasuk sebagai angkutan penumpang.
Berita Terkait
-
Revisi Aturan Outsourcing Dipastikan Rampung Juli 2026, Said Iqbal Bocorkan Poinnya
-
Status Pekerja Outsourcing Diubah, Ini Penjelasan Lengkap dari Kemnaker
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
-
Setelah Purbaya, Said Iqbal Mau Geruduk Kantor BPJS Ketenagakerjaan
-
Demo 1.500 Buruh di Kemenkeu Batal Digelar usai Said Iqbal Lobi Purbaya
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Bank Sumsel Babel dan Unsri Perkuat Sinergi, Buka Jalan Pendidikan bagi Putra-Putri Daerah
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya