DPR Minta KPK Inisiatif Usut Rekaman Menteri BUMN dan Dirut PLN

Suara.com - Rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang diduga membahas fee proyek sudah sepekan berlalu.

Beragam komentar bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, pelaku industri, pengamat hukum dan politik hingga para politikus di DPR.

Komentar-komentar yang muncul banyak yang meminta Rini hingga Presiden Joko Widodo untuk memberikan penjelasan ke publik agar percakapan tersebut tidak seperti bola liar.

"Sudah seharusnya Presiden meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono saat dihubungi, Sabtu (6/5/2018).

Menurut Ferry, dengan beredarnya rekaman pembicaraan tersebut di media sosial harus disikapi sebagai masalah yang serius. Apalagi di dalam rekaman percakapan itu disebut-sebut ada upaya bagi-bagi fee proyek.

"Masalah ini masalah besar dan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," ujar Ferry.

Ferry berharap KPK bisa profesional dengan inisiatif menindaklanjuti kasus ini. Peran KPK menurutnya penting untuk bisa membuktikan apakah benar isi rekaman itu seperti dugaan banyak orang selama ini.

"Juga menjadi pertaruhan kewibawaan KPK itu sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik terbongkarnya percakapan dua pejabat pemerintah yang di duga membicarakan masalah fee," tutup Ferry.

Baca Juga: Presiden Diminta Buka Suara Terkait Rekaman Rini dan Bos PLN