Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat di Bekasi Baru 20 Persen

Suara.com - Direktur PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Muhammad Nasir mengatakan pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat ini mencapai 20 persen.

"Dari total 571 bidang tanah milik warga Kabupaten Bekasi, 100 bidang di antaranya sudah dibayar ganti ruginya," katanya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/5/2018).

Sedangkan sisanya, ia melanjutkan, masih menunggu proses pembebasan lahan yang secara keseluruhan telah mencapai tahap musyawarah bersama warga setempat.

"Saat ini musyawarah tengah dilakukan kepada warga pemilik lahan lainnya," katanya.

Dia menargetkan seluruh musyawarah telah terselesaikan sebelum Lebaran. Hal ini karena masyarakat sudah menyepakati nilai ganti rugi sehingga nanti sudah dapat dibayarkan.

Nasir menyatakan anggaran untuk pembebasan lahan sebetulnya telah tersedia. Hanya saja pembayarannya masih menunggu proses musyawarah selesai.

"Sebenarnya kalau masyarakat sudah sepakat dan mau dibayar sekarang, bisa saja langsung kami bayarkan," katanya.

Namun dia merasa khawatir jika pembayaran dilakukan sebelum Lebaran akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.

"Nanti malah habis uangnya dan susah beli tempat tinggal baru," katanya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi Deni Santo mengatakan proses musyawarah pembebasan lahan berjalan sesuai prosedur.

"Kemarin kita undang 48 pemilik lahan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan," katanya di Cikarang, Jumat.

Deni mengatakan para pemilik lahan tersebut diundang untuk menyelesaikan persolan harga ganti rugi terhadap lahan berikut harta benda di atasnya.

Musyawarah tersebut merupakan kali kedua dilakukan setelah sebelumnya pihaknya melakukan hal serupa kepada 147 pemilik lahan.

"Pada musyawarah pertama tidak semuanya hadir. Makanya dilakukan musyawarah kedua. Ini penting karena menyangkut hak masyarakat selaku pemilik lahan," katanya.

Menurut dia, sejauh ini masyarakat telah memahami dan menyepakati nilai ganti rugi hasil ketetapan tim apraisial yang ditunjuk secara independen, meski masih ada masyarakat yang memiliki pertimbangan lain.