Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan Fly Over (FO) Manahan di Kota Solo yang bertujuan mengatasi kemacetan akibat adanya perlintasan sebidang rel kereta Solo - Yogyakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan FO Manahan ditargetkan rampung pada Oktober 2018. Hingga 6 Juni 2018, progres konstruksi FO Manahan sesuai dengan rencana yakni 26 persen. Biaya pembangunan flyover sepanjang 600 meter dengan lebar 9 meter ini sebesar Rp 43,05 miliar.
FO Manahan diharapkan bisa memperlancar arus kendaraan dari Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT. Haryono ke arah Jalan Dr. Moewardi dan sebaliknya.
Pembangunan FO Manahan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, Ditjen Bina Marga bekerjasama dengan Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang PUPR menggunakan teknologi corrugated mortar busa Pusjatan.
Teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang. Teknologi yang sama pernah digunakan sebelumnya oleh Kementerian PUPR dalam membangun Flyover Antapani di Kota Bandung, Jawa barat yang diresmikan 2017 silam.
“Kelebihan CMP adalah masa konstruksi yang lebih cepat 50 persen jika dibandingkan untuk konstruksi beton. Apabila menggunakan konstruksi beton butuh waktu 12 bulan, menggunakan teknologi CMP hanya memerlukan enam bulan,” kata Menteri Basuki.
Selain lebih cepat dari sisi waktu pengerjaannya, teknologi CMP juga lebih efisien dari sisi pembiayaan. Pelaksanaan konstruksi CMP juga tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan sehingga memberikan dampak yang sangat kecil terhadap kemacetan di sekitar lokasi konstruksi.
Kelebihan CMP lainnya, memiliki nilai estetis sehingga bisa menjadi suatu lanskap dan bahkan bisa menjadi landmark suatu kawasan. Konsumsi bahan alam dalam konstruksi CMP jauh lebih rendah dibandingkan konstruksi menggunakan teknologi beton, sehingga ramah lingkungan.
Kontraktor pembangunan FO Manahan yakni PT. Yasa Patria Perkasa dan PT. Virama Karya (Kerjasama Operasi) dan konsultan proyek adalah PT. Anugerah Kridapradana dan PT Disiplen Consult.
Baca Juga: Erick Thohir Minta Maaf Jika Asian Games Sebabkan Kemacetan
Dalam periode 2015 - 2017, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 356 buah jembatan di berbagai wilayah di Indonesia dengan total panjang 22.808 meter. Untuk 2018, pembangunan jembatan sebanyak 174 buah dengan total panjang 13.639 meter.
Selain jembatan juga dibangun flyover dan underpass, yang tujuan utamanya untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.
Dalam periode 2015-2017 telah dibangun 40 underpass atau flyover dengan total panjang 11.325 meter. Untuk 2018 akan dibangun 18 buah underpass atau flyover dengan total panjang 2.691 meter.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina