Suara.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 46.252.810.452.000.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua komisi XI DPR RI Hafisz Thohir pada rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di DPR RI pada Selasa (3/7/2018).
Menkeu menjelaskan pagu anggaran tersebut terbagi untuk 11 unit eselon I di Kementerian Keuangan termasuk untuk Badan Layanan Umum (BLU).
“Itu adalah pagu indikatif Kementerian Keuangan termasuk untuk BLU sebesar Rp 13.723.668.000.000,” terangnya.
Berdasarkan sumber dana, total pagu bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 32,49 triliun, BLU sebesar Rp 13,72 triliun, dan PHLN sebesar Rp 29,9 triliun.
Berdasarkan jenis belanja, jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 21,34 triliun, belanja barang Rp 23,18 triliun dan belanja modal sebesar Rp 1,72 triliun.
Lebih lanjut, Menkeu merinci besaran tersebut pada setiap unit eselon I yaitu untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 20,9 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 110 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Rp 130 miliar.
Kemudian untuk Ditjen Pajak Rp 7,23 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,29 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 122 miliar, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Rp 128 miliar, Ditjen Perbendaharaan Rp 12,63 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 784 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp 739 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal Rp 143 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusivitas, Perkuat Ekosistem Kerja dan Usaha Ramah Disabilitas