Suara.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini menilai pelemahan nilai tukar Rupiah akibat buruknya koordinasi tim ekonomi Pemerintah.
Ekonom senior INDEF itu menuturkan nilai tukar Rupiah saat ini berada dikisaran Rp 14.500 per dolar AS. Hal itu menurutnya sebagai bukti kegagalan akibat tidak terjalin koordinasi yang baik dalam tim ekonomi Pemerintah.
"Yang tidak sensitif adalah nilai tukar rupiah. Karena faktornya banyak, faktor ini yang gagal di kelola oleh tim ekonomi tidak solid. Saya katakan tidak solid antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan ini terus berkelanjutan,” kata Didik di Creative Stage, Gedung SMESCO, Jalan Jendral Gatot Subroto No. 94, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).
Lebih lanjut dirinya menuturkan bahwa di era Soeharto pemerintah lebih memiliki sensitivitas yang tinggi dalam menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi bila dibandingkan dengan Pemerintah saat ini.
"Pada 1965 kita dihantam oleh krisis inflasi yang maha dahsyat. Pemerintah orde baru sangat sensitif terhadap inflasi," tuturnya.
Disamping itu tambahnya, dampak lain penyebab melemahnya Rupiah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lain akibat sektor luar negeri yang tidak dijaga. Pemerintah dianggapnya tidak mampu mengkontrol banyak faktor yang menyebabkan Rupiah itu terus melemah.
"Nilai rupiah kita tidak terjaga dengan baik. Dibiarkan, tidak terkontrol, dan faktor-faktornya tidak dikembangkan dengan baik," tambahnya. (Muhamad Yasir)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian NRB Lewat Sinergi Pusat dan Daerah
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung