Sandiaga Mau Gratiskan Tol, Dirut CMNP: Hati-hati Kalau Bicara!

Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno sempat menyebut akan menggratiskan tarif tol yang sudah habis masa operasinya kalau terpilih dalam pemilihan presiden 2019. Hal itu disampaikan Sandiaga beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan menggratiskan jalan tol Jembatan Suramadu. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tito Sulistio meminta kepada calon pemimpin untuk hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Terkait itu, Tito mengaku mendapat banyak pertanyaan oleh bank ketika mencari pendanaan untuk proyek tol yang ingin dibangun.

"Langsung ditanya oleh bank, emang 30 tahun kamu mau gratis ini?. Saya harus terangin pelan-pelan, jadi intinya seorang pemimpin dan calon pemimpin kalau bicara dampaknya besar kepada pasar swasta," katanya saat berbincang dengan media gedung BEI, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Menurut Tito pernyataan yang dilontarkan mantan Wagub DKI Jakarta terkait wacana penggratisan jalan tol kurang tepat. Pasalnya, tidak semua jalan tol di Indonesia sepenuhnya dibangun oleh pemerintah pusat. Ada juga yang dibangun bersama pihak swasta.

“Dalam praktiknta, jalan tol itu jalan alternatif, bukan jalan utama. Mau gratis bagaiman?. Tol itu bisa dibangun oleh pemerintah pusat tapi pemerintah juga mengajak swasta," ujarnya.

Tito mengatakan pernyataan Sandiaga itu menambahkan ketidakpastian pasar saat ini. Ia mengakui Sandiaga paham proses ekonomi, namun pernyataan soal wacana penggratisan tol-tol lama dianggapnya tidak terlalu tepat. 

Karena saat ini, para pelaku pasar berharap pada kepastian dunia usaha masa depan yang berprospek positif di tengah gejolak perpolitikan dalam negeri.

"Saya tidak bicara jalan tol, tapi segala macam. Ada uncertainty di ekonomi, kita tidak pernah tahu. Orang itu mau cari stabilitas, tiba-tiba pemerintah taruh Rp 15.000 di APBN, terus terang mengerikan buat saya. Kaget," katanya.

Baca Juga: Posisi Taufik Kurniawan di Pimpinan DPR Diganti Akhir November