Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin tak merasa berkampanye di media massa dengan memasang iklan nomor rekening dana kampanye. Hal itu diklaim setelah Jokowi - Maruf Amin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pemasangan iklan nomor rekening dana kampanye di media massa surat kabar Media Indonesia. Ade Irfan Pulungan mengklaim kepada Bawaslu kalau pihaknya tidak berniat melakukan kampanye.
Irfan menuturkan kalau kedatangannya Senin (5/11/2018) hari ini untuk memenuhi panggilan Bawaslu guna menjawab beberapa pertanyaan yang belum dijawab pada saat dirinya dimintai klarifikasi di hari Kamis (1/11/2018).
"Kamis kemarin, ada memang berapa pertanyaan yang diminta oleh Bawaslu, kemarin saya belum bisa sampaikan jawabannya. Jadi pada hari ini setelah saya melakukan penelusuran terhadap masalah yang ada, baru kami sampaikan jawabannya. Itu saja," tutur Irfan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).
Lebih lanjut, Irfan mengaku dalam kesempatan tersebut dirinya telah menyampaikan kepada Bawaslu bahwasannya TKN Jokowi - Maruf Amin tidak sedikitpun berniat melakukan berkampanye dengan memasang iklan nomor rekening dana kampanye tersebut. Dia mengatakan kalau pihaknya sebelum memasang iklan tersebut bahkan terlebih dahulu melakukan konsultasi terkait hal itu.
Adapun, lanjut Irfan apa yang dimaksudakan oleh pihaknya dalam iklan tersebut semata-mata hanya ingin mensosialisasikan nomer rekening dana kampanye pasangan Jokowi - Maruf Amin kepada publik agar menpermudah bagi siapa saja yang ingin memberi sumbangan. Sekaligus, Irfan mengkaliam hal itu dilakukan TKN Jokowi - Maruf Amin sebagai komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolalaam dana kampanye.
"Kita enggak mau nanti siapa yang nyumbang itu, penyumbangnya ditutup-tutupi. Kita mau terbuka, semua transparan dan mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Jadi niat kami itu," imbuhnya.
Berkenaan dengan itu, Irfan mengatakan bahwasaanya tahap klrafikasi kali ini merupakan yang terkahir. Irfan juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap dan menghormati apa yang menjadi keputusan Bawaslu nantinya.
"Iya kita menghormati putusan Bawaslu nanti, tapi saya yakin kalau kita beritikad baik tidak jadi masalah," pungkasnya.
Baca Juga: Ayah Taat Beragama, Sudah Siap Bila Tuhan Memanggil
Berita Terkait
-
Pasang Meme Jokowi Ini, Ahmad Dhani: PKI Milenial Silakan Komen
-
Dinilai Mengadu Domba, Raja Juli Dilaporkan ke Bawaslu
-
Banyak Ahli Maki-maki yang Disebut Ma'ruf Amin untuk Prabowo?
-
PSI dan Perindo Disurvei Akan Berhasil Masuk Parlemen, Kenapa?
-
Persiapan Pemilu Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2018
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting