Suara.com - Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Revisi tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang telah dikeluarkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).
Dengan adanya kebijakan ini, 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100 persen dibuka untuk asing berinvetasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dengan adanya revisi DNI ini akan menimbulkan kisruh dibeberapa kalangan. Pasalnya, revisi tersebut dilakukan menjelang beberapa bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya tahu pasti akan ada perbincangan karena ini masuk tahun politik. Namun, kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar berupa defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dalam. Oleh karena itu, pemerintah saat ini rengah berusaha untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak melebar.
"Karena dia tidak mungkin berkurang drastis. Dari mana duitnya? BI menaikkan bunga kebijakan lebih awal itu memberikan kepercayaan kepada market. Itu menenangkan pasar. Dan transaksi finansial. Walaupun CAD tetap, tapi NPI membaik," katanya.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
“Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," ujarnya.
“Kita tahu besok tahun politik, tapi masak mau mikir politik saja? Kita harus melakukan sesuatu," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16
Berita Terkait
-
Tim Jokowi: Tim Prabowo Bangun Narasi Bantah Angka Makro Ekonomi
-
Donald Trump Dilengserkan, Analis : Pasar Saham Bakal Diuntungkan
-
Pemerintah Sebut Revisi dan Evaluasi Aturan DNI Terus Dilakukan
-
Apindo Gerah Presiden Jokowi Terlalu Sering Ganti Menteri
-
Kawal Realisasi Paket Ekonomi, Pemerintah Bentuk Empat Pokja
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Tanggapi Sengkarut Utang Kereta Cepat, AHY: Saya Tak Mau Ada Polemik!
-
AHY Ungkap PR Prabowo Setelah 1 Tahun Menjabat: 9,9 Juta Keluarga Tidak Punya Rumah
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Menteri dan Wamen Dapat Mobil Dinas Maung, Purbaya: Uang Ada, Tergantung Pindad?
-
Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
-
Cara Mendaftarkan Nama ke DTKS Agar Bisa Terima Bansos, KIP, PKH Sampai Prakerja!
-
BSU Rp 600 Ribu Cair Lagi Oktober 2025? Jangan Asal Cek Rekening, Ini Faktanya
-
Menkeu Purbaya Ungkap Nasib Insentif Mobil, Singgung Kesiapan Industri Otomotif
-
Ditantang Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia