Suara.com - Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Revisi tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang telah dikeluarkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).
Dengan adanya kebijakan ini, 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100 persen dibuka untuk asing berinvetasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dengan adanya revisi DNI ini akan menimbulkan kisruh dibeberapa kalangan. Pasalnya, revisi tersebut dilakukan menjelang beberapa bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya tahu pasti akan ada perbincangan karena ini masuk tahun politik. Namun, kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar berupa defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dalam. Oleh karena itu, pemerintah saat ini rengah berusaha untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak melebar.
"Karena dia tidak mungkin berkurang drastis. Dari mana duitnya? BI menaikkan bunga kebijakan lebih awal itu memberikan kepercayaan kepada market. Itu menenangkan pasar. Dan transaksi finansial. Walaupun CAD tetap, tapi NPI membaik," katanya.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
“Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," ujarnya.
“Kita tahu besok tahun politik, tapi masak mau mikir politik saja? Kita harus melakukan sesuatu," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16
Berita Terkait
-
Tim Jokowi: Tim Prabowo Bangun Narasi Bantah Angka Makro Ekonomi
-
Donald Trump Dilengserkan, Analis : Pasar Saham Bakal Diuntungkan
-
Pemerintah Sebut Revisi dan Evaluasi Aturan DNI Terus Dilakukan
-
Apindo Gerah Presiden Jokowi Terlalu Sering Ganti Menteri
-
Kawal Realisasi Paket Ekonomi, Pemerintah Bentuk Empat Pokja
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Kecam Iran, 20 Negara Siap Buka Selat Hormuz
-
Menteri Keuangan Batasi Pengajuan Anggaran Baru, Pangkas Anggaran Berjalan
-
Menkeu Ingin Bangkitkan Marketplace Lokal untuk Saingi Dominasi Aplikasi China
-
Pulang Kampung Lebih Tenang Ikut Mudik Gratis PLN, Simak Pengalaman Pemudik!
-
Spesial Lebaran, BRI Hadirkan Program Cashback hingga 20% Biar Tagihan Bulanan Jadi lebih Hemat
-
BRI Kenalkan Cara Praktis Berbagi THR Lebaran Pakai Layanan Digital QRIS Transfer dan Emas BRImo
-
5 Keuntungan Beli Emas setelah Lebaran, Investasi Cerdas agar THR Tak Langsung Habis
-
Cara Tarik Tunai Saldo GoPay Tanpa Kartu di ATM BRI
-
Tambah Kenyamanan Pemudik EV, PLN Siapkan SPKLU Center di Sepanjang Trans Jawa dan Titik Strategis
-
Krisis Energi, Amerika Serikat Cabut Sanksi untuk Minyak Iran