Suara.com - Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Revisi tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang telah dikeluarkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).
Dengan adanya kebijakan ini, 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100 persen dibuka untuk asing berinvetasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dengan adanya revisi DNI ini akan menimbulkan kisruh dibeberapa kalangan. Pasalnya, revisi tersebut dilakukan menjelang beberapa bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya tahu pasti akan ada perbincangan karena ini masuk tahun politik. Namun, kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar berupa defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dalam. Oleh karena itu, pemerintah saat ini rengah berusaha untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak melebar.
"Karena dia tidak mungkin berkurang drastis. Dari mana duitnya? BI menaikkan bunga kebijakan lebih awal itu memberikan kepercayaan kepada market. Itu menenangkan pasar. Dan transaksi finansial. Walaupun CAD tetap, tapi NPI membaik," katanya.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
“Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," ujarnya.
“Kita tahu besok tahun politik, tapi masak mau mikir politik saja? Kita harus melakukan sesuatu," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16
Berita Terkait
-
Tim Jokowi: Tim Prabowo Bangun Narasi Bantah Angka Makro Ekonomi
-
Donald Trump Dilengserkan, Analis : Pasar Saham Bakal Diuntungkan
-
Pemerintah Sebut Revisi dan Evaluasi Aturan DNI Terus Dilakukan
-
Apindo Gerah Presiden Jokowi Terlalu Sering Ganti Menteri
-
Kawal Realisasi Paket Ekonomi, Pemerintah Bentuk Empat Pokja
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Terancam Gagal, Apa yang Terjadi?
-
BRI Rebranding Jadi Bank Universal Agar Lebih Dekat dengan Anak Muda
-
Kemenkeu Matangkan Regulasi Bea Keluar Batu Bara, Berlaku 1 Januari 2026
-
Cara Mengurus Pembatalan Cicilan Kendaraan di Adira Finance dan FIFGROUP
-
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Impor Beras untuk Industri
-
CIMB Niaga Sekuritas Kedatangan Bos Baru, Ini Daftar Jajaran Direksi Teranyar
-
Eri Budiono Lapor: Bank Neo Kempit Laba Rp517 Miliar Hingga Oktober 2025
-
IPO SUPA: Ritel Cuma Dapat 3-9 Lot Saham, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
OJK Akan Tertibkan Debt Collector, Kreditur Diminta Ikut Tanggung Jawab
-
Mengenal Flexible Futures Pada Bittime untuk Trading Kripto