Suara.com - Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi atau DNI. Revisi tersebut tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 16 yang telah dikeluarkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).
Dengan adanya kebijakan ini, 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100 persen dibuka untuk asing berinvetasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dengan adanya revisi DNI ini akan menimbulkan kisruh dibeberapa kalangan. Pasalnya, revisi tersebut dilakukan menjelang beberapa bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya tahu pasti akan ada perbincangan karena ini masuk tahun politik. Namun, kita tidak bisa berfikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Menurut Darmin, perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar berupa defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang dalam. Oleh karena itu, pemerintah saat ini rengah berusaha untuk mengurangi permasalahan tersebut agar tidak melebar.
"Karena dia tidak mungkin berkurang drastis. Dari mana duitnya? BI menaikkan bunga kebijakan lebih awal itu memberikan kepercayaan kepada market. Itu menenangkan pasar. Dan transaksi finansial. Walaupun CAD tetap, tapi NPI membaik," katanya.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20 persen atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
“Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," ujarnya.
“Kita tahu besok tahun politik, tapi masak mau mikir politik saja? Kita harus melakukan sesuatu," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16
Berita Terkait
-
Tim Jokowi: Tim Prabowo Bangun Narasi Bantah Angka Makro Ekonomi
-
Donald Trump Dilengserkan, Analis : Pasar Saham Bakal Diuntungkan
-
Pemerintah Sebut Revisi dan Evaluasi Aturan DNI Terus Dilakukan
-
Apindo Gerah Presiden Jokowi Terlalu Sering Ganti Menteri
-
Kawal Realisasi Paket Ekonomi, Pemerintah Bentuk Empat Pokja
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Skandal Saham PIPA, Ini Profil dan Para Pemegang Sahamnya
-
Profil PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan Pemilik Sahamnya
-
Bank Mandiri Jalankan 1.174 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sepanjang 2025
-
Klasterku Hidupku BRI Jadi Penggerak UMKM Panaba Banyuwangi
-
Danantara Segera Mulai Pembangunan Pabrik Bioetanol di Banyuwangi
-
Kementerian PU Angkut 698 Ton Sampah dari Aceh
-
BRI Dorong UMKM Batam Lewat MoU Investasi dan Digitalisasi Qlola
-
IHSG Menguat Lagi, Purbaya: Pasar Mulai Terima Thomas Djiwandono
-
Profil Shinhan Sekuritas, Digeledah Polisi Imbas Dugaan Saham Gorengan
-
Merger Trio Anak Usaha Pertamina Dikebut