Suara.com - Pendiri Pustaka Bergerak Nirwan Ahmad Arsuka mengatakan jika royalti penulis sebesar 15 persen dihapuskan, maka penulis akan protes. Bahkan dalam hal ini menurutnya, penulis merasa ditindas.
Sebelumnya, Sandiaga Uno sempat berkomentar dan menilai bahwa pajak perbukuan sangat memberatkan masyarakat dan para penerbit buku, sehingga akan ditinjau ulang bahkan dihapuskan jika dia kelak menjabat Wakil Presiden. Itu diucapkan Sandiaga saat mengunjungi pameran Islamic Book Fair (IBF) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (3/3/2019).
Nirwan menjelaskan, jika dalam hal itu poin royalti penulis 15 persen ikut dihapuskan, maka penulis tidak akan mendapat apa pun dari buku tersebut. Bahkan menurutnya, penghapusan terkait royalti penulis sebesar 15 persen itu akan menindas penulis, dan bukan tidak mungkin penulis akan berhenti berkarya karena pendapatannya dihapuskan.
"Jika menghapus royalti penulis 15 persen, maka ini pasti akan menjadi penindasan buat penulis. Dan jika para penulis ngamuk dan tidak mau menulis lagi, maka industri buku juga yang akan rugi, masyarakat yang akan rugi, dalam jangka panjang," kata Nirwan saat dihubungi Suara.com, Senin (4/3/2019).
Nirwan menambahkan, Sandiaga harus benar-benar memikirkan ulang janjinya tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
"Harus dikaji dulu dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya untung sehari lalu buntung setahun. Harus disimulasikan dengan baik," jelasnya.
Menurut Nirwan pula, Sandiaga seharusnya fokus meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga industri buku juga akan meningkat karena masyarakat mampu membeli buku semahal apa pun.
"Minat baca masyarakat Indonesia itu sebenarnya tinggi, jika buku-bukunya memang tersedia. Daya beli masyarakat (ini berbeda dengan minat baca) kita mungkin masih belum tinggi. Jika masyarakat kita daya belinya naik, maka buku-buku tidak akan terasa mahal. Buku yang dianggap mahal pun bisa dibeli," tegasnya.
Diketahui sedikitnya ada empat macam pajak dari kertas hingga buku sampai ke tangan masyarakat. Mulai dari pajak kertas yang mencapai 10 persen, pajak percetakan sebesar 10 persen, pajak royalti penulis 15 persen, dan pajak penjualan 10 persen.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ternyata Pernah Kena PHK dan Jadi Pengangguran
Adapun Sandiaga, dalam janjinya terkait hal tersebut, tidak menjelaskan secara detail poin pajak perbukuan mana saja yang rencananya akan diubah atau dihapuskan.
-----
Catatan Redaksi:
Artikel ini telah mengalami revisi dan susun ulang (per 5 Maret 2019 pukul 22.00 WIB), terutama demi memperjelas maksud dan konteksnya, khususnya lagi dalam kaitan dengan keterangan narasumber. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pihak narasumber sendiri telah dihubungi ulang terkait hal ini, Selasa (5/3/2019) sore, yang artikel senada berisi keterangannya antara lain bisa disimak lewat judul ini: Pegiat Literasi Pertanyakan Janji Sandiaga Uno Hapus Pajak Perbukuan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
IHSG Hari Ini Libur atau Tidak? Ini Jadwal Resmi Bursa dan Analisisnya
-
15 Ide Usaha saat Ramadan, Modal Minim di Bawah 1 Juta
-
Tak Cuma BUMI, Ini Saham-saham Bakrie yang Harganya Meroket
-
Kepercayaan Pengguna Antar CEO Indodax Jadi Sosok Berpengaruh Lini Aset Digital
-
Regulasi Baru Disebut Bisa Pukul Kesejahteraan Petani Tembakau
-
Awas! Praktik Jual-Beli Rekening Bisa Dijerat Hukum Penjara
-
Punya Cadangan Uranium dan Thorium, Pakar Dorong Pemerintah Segera Bangun PLTN
-
Viral Kejagung Geledah Rumah Pejabat Pajak Temukan Rp 920 Miliar, Kemenkeu Pastikan Hoaks
-
Produsen Minuman Alkohol Heineken PHK 6.000 Pekerja
-
WSKT Rampungkan Proyek Rumah Sakit di Kalbar