Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan Bank BNI dan Perumnas, menyediakan perumahan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkop dan UKM, termasuk pegawai di dua Badan Layanan Umum (BLU), yaitu LPDB - KUMKM dan LLP - KUKM.
“Program perumahan bagi ASN ini sudah lama kita bicarakan, dimana seluruh ASN bisa memiliki rumah, karena rumah merupakan kebutuhan primer,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, dalam acara penandatanganan MoU antara Kemenkop dan UKM dengan Bank BNI dan Perumnas, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Meliadi menambahkan, dengan bisa memiliki hunian sendiri maka ASN bisa bekerja lebih tenang dan fokus.
"Dengan dia tenang dan fokus dalam bekerja, maka saya yakin produktivitas ASN pun akan lebih meningkat,” ujarnya.
Ia menjelesakan, nantinya Perumnas yang akan menyediakan lahan dan membangun perumahan, sedangkan Bank BNI membantu ASN dalam hal pembiayaannya. Lokasi perumahan bagi pegawai Kemenkop dan UKM bernama Perumahan Perumnas Parayasa, di Kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, atau sebelah barat wilayah Serpong.
“Parung Panjang merupakan daerah yang sedang berkembang dan memiliki prospek bagus,” kata Meliadi.
Menurut Meliadi, fenomena pembangunan perumahan saat ini memang menjauh dari perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan tersebut harus mengutamakan sarana transportasi publik.
“Itu sudah tepat, karena Perumahan Perumnas Parayasa ini akan memiliki stasiun kereta sendiri bagi transportasi penghuninya", ujar Meliadi.
Meliadi berharap, kerja sama Tripartit ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga bisa menyasar ke gerakan koperasi di seluruh Indonesia untuk bisa memiliki hunian dengan kualitas bagus dan harga terjangkau.
Baca Juga: Menkop dan UKM : Pemerintah Dukung Pertumbuhan Koperasi Indonesia
"Itu potensi yang luar biasa besar untuk bisa diwujudkan,” imbuh Meliadi.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM, Hardiyanto menambahkan, program pengadaan perumahan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kementerian bagi pegawai yang belum memiliki rumah sendiri.
"Saya berharap program ini mendapat perhatian dan respons positif bagi seluruh ASN di lingkungan Kemenkop dan UKM. Apalagi, kredit perumahan berdurasi panjang, yaitu 20 - 25 tahun,” kata Hardiyanto.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Perumnas, Anna Kunti Pratiwi mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen Perumnas dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau, terutama bagi seluruh ASN.
“Kami menyediakan kualitas hunian dengan sarana dan prasarana terbaik, dengan harga terjangkau,” kata Anna.
Anna mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan sarana transportasi publik yang memadai berupa penyediaan stasiun khusus bagi Perumahan Perumnas Parayasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur