Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan akan gunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Kereta Api Trans Kalimantan. Dengan skema tersebut, pembiayaan pembangunan akan dikolaborasikan dengan pihak swasta.
Namun begitu, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini akan kembali berdiskusi kepada semua pihak terkait pembangunan jalur rel kereta api tersebut.
"Untuk pembangunan satu tempat itu (Kalimantan) memang ada tiga pilihan kita membangun dengan APBN, kedua kalau memang swasta akan melayani diri sendiri, ketiga beberapa membangun sendiri tapi untuk menjamin ada investor lain kita buat KPBU," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (5/4/2019).
Kendati demikian, ungkap Budi, selama ini memang pembangunan jalur rel kereta api di Sumatera dan Kalimantan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa menggunakan sistem KPBU.
"Apa yang kita lakukan sekarang baik di Kalimantan atau Sumatera Selatan itu hanya memberikan izin secara mandiri belum proyek KPBU" tutur dia.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, jika memang skema KPBU dipilih, maka pembangunan kereta api di Kalimantan lebih dikhususkan untuk kereta barang.
"Tapi memang yang KPBU itu kereta barang Logisitik bukan penumpang, karena kereta penumpang masih menganut subsidi," imbuh dia.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu (27/3/2019) lalu.
Baca Juga: PUPR: Bangun Jalan Trans Kalimantan Banyak Kendala
Berita Terkait
-
Menhub Ingatkan Garuda dan Lion Tak Berikan Harga Tiket Seenaknya
-
Jalur Rel Kereta Api Ganda Cigombong - Cicurug Rampung 2019
-
Perbaiki Gangguan Kereta, Menhub Minta PT KAI Bentuk Tim Satgas
-
Menhub dan BPS Minta Tiket Pesawat Turun Agar Tak Jadi Biang Kerok Inflasi
-
Jual Tiket Bersyarat, Menhub Minta Masyarakat Ikut Pantau Garuda
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 9 Mei 2026: Antam Turun, UBS dan Galeri24 Stabil
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026