Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan akan gunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Kereta Api Trans Kalimantan. Dengan skema tersebut, pembiayaan pembangunan akan dikolaborasikan dengan pihak swasta.
Namun begitu, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini akan kembali berdiskusi kepada semua pihak terkait pembangunan jalur rel kereta api tersebut.
"Untuk pembangunan satu tempat itu (Kalimantan) memang ada tiga pilihan kita membangun dengan APBN, kedua kalau memang swasta akan melayani diri sendiri, ketiga beberapa membangun sendiri tapi untuk menjamin ada investor lain kita buat KPBU," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (5/4/2019).
Kendati demikian, ungkap Budi, selama ini memang pembangunan jalur rel kereta api di Sumatera dan Kalimantan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa menggunakan sistem KPBU.
"Apa yang kita lakukan sekarang baik di Kalimantan atau Sumatera Selatan itu hanya memberikan izin secara mandiri belum proyek KPBU" tutur dia.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, jika memang skema KPBU dipilih, maka pembangunan kereta api di Kalimantan lebih dikhususkan untuk kereta barang.
"Tapi memang yang KPBU itu kereta barang Logisitik bukan penumpang, karena kereta penumpang masih menganut subsidi," imbuh dia.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu (27/3/2019) lalu.
Baca Juga: PUPR: Bangun Jalan Trans Kalimantan Banyak Kendala
Berita Terkait
-
Menhub Ingatkan Garuda dan Lion Tak Berikan Harga Tiket Seenaknya
-
Jalur Rel Kereta Api Ganda Cigombong - Cicurug Rampung 2019
-
Perbaiki Gangguan Kereta, Menhub Minta PT KAI Bentuk Tim Satgas
-
Menhub dan BPS Minta Tiket Pesawat Turun Agar Tak Jadi Biang Kerok Inflasi
-
Jual Tiket Bersyarat, Menhub Minta Masyarakat Ikut Pantau Garuda
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Melihat Keuangan RANS yang Pincang Jelang IPO: Laba Turun 41%, Masih Bergantung pada Raffi-Nagita
-
Industri Tekstil RI Tak Mampu Olah, Purbaya Pilih Musnahkan Pakaian Bekas Impor Ilegal
-
Profil INACO (PT Niramas Utama Tbk): Saham IPO, Kondisi Keuangan, dan Pemegang Saham
-
Finex: Kepatuhan dan Edukasi Lebih Penting daripada Janji Untung Trading
-
Purbaya Sepakat Polisi Hukum Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Pakai UU Pengelolaan Sampah
-
Profil PT Prodia Diagnostic Line: Saham IPO, Benarkah Ada 'Peran' Prajogo Pangestu?
-
IHSG Kembali Terperosok 1,29% di Sesi I, ANTM hingga INCO Jadi Pemberat
-
Daftar Pemegang Saham RANS Entertainmen, Ini Gurita Bisnis yang Mau IPO
-
Purbaya Sita 43 Kontainer Pakaian Impor Bekas dari Bea Cukai, Nilainya Rp 53,9 M
-
DSI Diam-diam Bertemu ke Sekuritas, Ini Dampaknya ke Saham Komoditas