Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan akan gunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun Kereta Api Trans Kalimantan. Dengan skema tersebut, pembiayaan pembangunan akan dikolaborasikan dengan pihak swasta.
Namun begitu, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini akan kembali berdiskusi kepada semua pihak terkait pembangunan jalur rel kereta api tersebut.
"Untuk pembangunan satu tempat itu (Kalimantan) memang ada tiga pilihan kita membangun dengan APBN, kedua kalau memang swasta akan melayani diri sendiri, ketiga beberapa membangun sendiri tapi untuk menjamin ada investor lain kita buat KPBU," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (5/4/2019).
Kendati demikian, ungkap Budi, selama ini memang pembangunan jalur rel kereta api di Sumatera dan Kalimantan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa menggunakan sistem KPBU.
"Apa yang kita lakukan sekarang baik di Kalimantan atau Sumatera Selatan itu hanya memberikan izin secara mandiri belum proyek KPBU" tutur dia.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, jika memang skema KPBU dipilih, maka pembangunan kereta api di Kalimantan lebih dikhususkan untuk kereta barang.
"Tapi memang yang KPBU itu kereta barang Logisitik bukan penumpang, karena kereta penumpang masih menganut subsidi," imbuh dia.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu (27/3/2019) lalu.
Baca Juga: PUPR: Bangun Jalan Trans Kalimantan Banyak Kendala
Berita Terkait
-
Menhub Ingatkan Garuda dan Lion Tak Berikan Harga Tiket Seenaknya
-
Jalur Rel Kereta Api Ganda Cigombong - Cicurug Rampung 2019
-
Perbaiki Gangguan Kereta, Menhub Minta PT KAI Bentuk Tim Satgas
-
Menhub dan BPS Minta Tiket Pesawat Turun Agar Tak Jadi Biang Kerok Inflasi
-
Jual Tiket Bersyarat, Menhub Minta Masyarakat Ikut Pantau Garuda
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI