Suara.com - Pemerintah benar-benar tak mau diam saja melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Salah satu cara yang akan ditempuh adalah membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebut, pemerintah telah menyeleksi perusahaan hukum asing yang membantu melawan Uni Eropa. Kendati demikian, Oke tak merinci terkait dengan seleksi tersebut.
"Kita konsultasilah dengan mereka, siapa-siapa yang cakep, siapa yang enggak. Ada dari mana, tapi semua ada kantor perwakilannya di Belgia. Ada Sidley, PBJV, ada dari Amerika juga. Tapi nanti urutannya yang lima kita rapatkan," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko Pereknomian, Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam.
Oke menuturkan, jika telah dipilih, pemerintah bakal mengonsultasikan ke perusahaan hukum itu tekait tuduhan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.
"Ya kita konsultasi secara substansi, law firm yang tahu, mereka udah pelajari, apa saja yang bisa kita gugat," tutur dia.
Sembari konsultasi, Oke juga bakal menyiapkan dokumen yang diperlukan dan menyiapka serangan balik.
"Kita kan menunggu dulu, kita masih nunggu Delegated Act dipunlish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei, setelah dipublish. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
Enggak Butuh APBN, DEN Bidik Bali Jadi Lokasi Family Office
-
Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Program MBG Paling Populer dari Sisi Negatif
-
Kerja Sama Strategis Telkom dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Kembangkan Ekosistem AI
-
Pemerintah Wajibkan BBM dengan Campuran E10 Mulai 2027
-
Pegadaian Gelar Festival Tring! di 12 Kota Se-Indonesia, Bertabur Bintang dan Promo Emas
-
Laba Bersih UNVR Melonjak Lebih dari Dua Kali Lipat Q3 2025, Janjikan Dividen Jumbo
-
Status "SI" di SIKS: Apakah Dana Bansos Sudah Bisa Transfer Rekening?
-
BI: Uang Beredar Tembus Rp 9.771,3 Triliun, Ini Faktornya
-
Anggaran Subsidi BPJS Kesehatan Ditambah, Iuran Masyarakat Jadi Lebih Murah?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini