Suara.com - Selain merencanakan pemindahan ibu kota baru, pemerintah juga berencana membangun kota metropolitan lain selain Jakarta di Indonesia. Total ada 10 kota metropolitan yang akan dibangun untuk pemerataan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sistem perkotaan di Indonesia tidak ideal karena hanya terpusat di Jakarta dibuktikan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 150 ribu orang dalam radius 1 km persegi.
Sehingga Bappenas merencanakan pengembangan kota yang berpotensi menjadi kota metropolitan seperti Jakarta di beberapa kota di Indonesia sebagai solusi pemerataan penduduk dan ekonomi.
"Kita akan membuat perencanaan kota itu tidak berdasarkan kota administratif tapi berdasarkan wilayah metropolitan karena itu realitasnya, percuma kita ngutak-ngutik Jakarta, kalau Bekasinya didiamkan, Tangerangnya didiamkan, atau konektifitas antar kota tidak menjadi prioritas, maka perencanaan kita tidak efektif," kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Adapun 10 kota yang akan dijadikan kota metropolitan oleh pemerintah antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado.
"Di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi di luar yang empat tadi, ada 6 wilayah metropolitan yang akan dibangun di luar Jawa yaitu di (Mebidangro) Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, (Patungagung) Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung, (Banjarbakurat) Banjarmasin-Banjar Baru-Barito-Koala, (Sarbamanta) Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, (Maminasata) Minasa-Maros dan seterusnya di Makassar, dan Manado," papar Bambang.
Bambang menjelaskan, ke sepuluh kota tersebut sangat berpotensi menjadi kota metropolitan dengan pusat bisnis yang berkembang dan berdampak pada penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pengembangan kota metropolitan ini ditargetkan Bappenas akan rampung seiring dengan pembangunan ibu kota baru yakni selama lima tahun.
Sementara, untuk pemindahan ibu kota sendiri Bappenas hingga kini masih belum bisa mengumumkan lokasinya karena belum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Khawatir Harga Tanah Naik Pesat, Jokowi Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru
Namun, Bappenas menargetkan kajian teknis pemindahan Ibu Kota akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekitar tiga tahun hingga 2024.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Tahapan Pengajuan KPR 2026, Kapan Sertifikat Rumah Diserahkan?
-
Harga Emas Antam Naik Konsisten Selama Sepekan, Level Dekati 2,5 Jutaan
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun