Suara.com - Selain merencanakan pemindahan ibu kota baru, pemerintah juga berencana membangun kota metropolitan lain selain Jakarta di Indonesia. Total ada 10 kota metropolitan yang akan dibangun untuk pemerataan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sistem perkotaan di Indonesia tidak ideal karena hanya terpusat di Jakarta dibuktikan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 150 ribu orang dalam radius 1 km persegi.
Sehingga Bappenas merencanakan pengembangan kota yang berpotensi menjadi kota metropolitan seperti Jakarta di beberapa kota di Indonesia sebagai solusi pemerataan penduduk dan ekonomi.
"Kita akan membuat perencanaan kota itu tidak berdasarkan kota administratif tapi berdasarkan wilayah metropolitan karena itu realitasnya, percuma kita ngutak-ngutik Jakarta, kalau Bekasinya didiamkan, Tangerangnya didiamkan, atau konektifitas antar kota tidak menjadi prioritas, maka perencanaan kita tidak efektif," kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Adapun 10 kota yang akan dijadikan kota metropolitan oleh pemerintah antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado.
"Di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi di luar yang empat tadi, ada 6 wilayah metropolitan yang akan dibangun di luar Jawa yaitu di (Mebidangro) Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, (Patungagung) Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung, (Banjarbakurat) Banjarmasin-Banjar Baru-Barito-Koala, (Sarbamanta) Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, (Maminasata) Minasa-Maros dan seterusnya di Makassar, dan Manado," papar Bambang.
Bambang menjelaskan, ke sepuluh kota tersebut sangat berpotensi menjadi kota metropolitan dengan pusat bisnis yang berkembang dan berdampak pada penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pengembangan kota metropolitan ini ditargetkan Bappenas akan rampung seiring dengan pembangunan ibu kota baru yakni selama lima tahun.
Sementara, untuk pemindahan ibu kota sendiri Bappenas hingga kini masih belum bisa mengumumkan lokasinya karena belum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Khawatir Harga Tanah Naik Pesat, Jokowi Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru
Namun, Bappenas menargetkan kajian teknis pemindahan Ibu Kota akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekitar tiga tahun hingga 2024.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Tips Mengajukan KPR Subsidi via Bank BTN Agar Diterima
-
Perusahaan Global Berebut Proyek Energi Hijau Indonesia, Saham-saham Ini Ikut Menguat
-
Prospek Properti Negara Tetangga dan Proyeksi Pasar Global Tahun 2026
-
Purbaya Mengaku Belum Diajak Bicara Istana soal Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
-
Apindo Berharap Perjanjian Dagang RI-AS Pangkas Tarif Industri Padat Karya
-
PNM Raih Apresiasi Internasional, Komitmen Perluas Pemberdayaan Perempuan Lewat Orange Bonds
-
Pajak Kendaraan Jateng Naik Drastis, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Arus Kendaraan Mudik Diproyeksi Naik 7%, Bisa Picu Potensi Macet di Pelabuhan
-
Perang Lawan Baja Impor, Pelaku Industri Desak Pengawasan Ketat dan Wajib SNI
-
BPJS Gratis untuk Driver Ojol, Program Apresiasi Gojek Bikin Kerja Lebih Tenang