Suara.com - Selain merencanakan pemindahan ibu kota baru, pemerintah juga berencana membangun kota metropolitan lain selain Jakarta di Indonesia. Total ada 10 kota metropolitan yang akan dibangun untuk pemerataan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sistem perkotaan di Indonesia tidak ideal karena hanya terpusat di Jakarta dibuktikan dengan kepadatan penduduk yang mencapai 150 ribu orang dalam radius 1 km persegi.
Sehingga Bappenas merencanakan pengembangan kota yang berpotensi menjadi kota metropolitan seperti Jakarta di beberapa kota di Indonesia sebagai solusi pemerataan penduduk dan ekonomi.
"Kita akan membuat perencanaan kota itu tidak berdasarkan kota administratif tapi berdasarkan wilayah metropolitan karena itu realitasnya, percuma kita ngutak-ngutik Jakarta, kalau Bekasinya didiamkan, Tangerangnya didiamkan, atau konektifitas antar kota tidak menjadi prioritas, maka perencanaan kita tidak efektif," kata Bambang dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Adapun 10 kota yang akan dijadikan kota metropolitan oleh pemerintah antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, dan Manado.
"Di Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi di luar yang empat tadi, ada 6 wilayah metropolitan yang akan dibangun di luar Jawa yaitu di (Mebidangro) Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo, (Patungagung) Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung, (Banjarbakurat) Banjarmasin-Banjar Baru-Barito-Koala, (Sarbamanta) Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, (Maminasata) Minasa-Maros dan seterusnya di Makassar, dan Manado," papar Bambang.
Bambang menjelaskan, ke sepuluh kota tersebut sangat berpotensi menjadi kota metropolitan dengan pusat bisnis yang berkembang dan berdampak pada penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pengembangan kota metropolitan ini ditargetkan Bappenas akan rampung seiring dengan pembangunan ibu kota baru yakni selama lima tahun.
Sementara, untuk pemindahan ibu kota sendiri Bappenas hingga kini masih belum bisa mengumumkan lokasinya karena belum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Khawatir Harga Tanah Naik Pesat, Jokowi Rahasiakan Lokasi Ibu Kota Baru
Namun, Bappenas menargetkan kajian teknis pemindahan Ibu Kota akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekitar tiga tahun hingga 2024.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan
-
Emiten Farmasi RI Bangun Pabrik Besar di Australia, Targetkan Jadi Raja Co-Packaging
-
IHSG Berakhir Memerah Imbas Keputusan Suku Bunga The Fed
-
Pembangkit Listrik Utama di Bali Tak Terdampak Banjir Bandang, Tetap Operasi Optimal
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Dibanding Dilebur ke Danantara, Pengamat Sarankan Prabowo Bubarkan Kementerian BUMN
-
Menkeu Purbaya Diingatkan Agar Penindakan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas
-
Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Erick Thohir: Saya Tidak Tahu!
-
Kemenhub Gelontorkan Rp 3,7 Triliun Buat Sistem Transportasi Atasi Macet di Medan dan Bandung
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif