Suara.com - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, isu siapa jadi menteri dalam kabinet kerja Jokowi periode pun layak untuk ditunggu.
Ada satu pos menteri yang memang jadi sorotan yakni Menteri Keuangan, di era Jokowi periode pertama ini Kementerian Keuangan sudah 2 kali mengalami perombakkan menteri dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati. Lantas masih layakkah Sri Mulyani menjabat sebagai Bendahara Negara?
Piter Redjalam Abdullah, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), menilai Sri Mulyani tak layak kembali menjadi Menkeu lantaran dianggap minim terobosan.
"Saya tak sependapat B Sri Mulyani Menkeu. Menurut saya selama bu Sri Mulyani jadi Menku apa terobosan yang dilakukan?" kata Piter saat ditemui di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Apalagi jika berbicara soal konsitensi, Piter mengatakan banyak kebijakan yang telah dikeluarkannya sering berubah-rubah aturan mainnya.
"Tak konsistennya perpajakan di eranya dia (Sri Mulyani). Kita menghadapi perlambatan ekonomi global. Ada ancaman resesi. Dalam teori kebijakan ekonomi counter siclical, melawan proses perlambatan ekonomi. Umumnya dilakukan pelonggaran fiskal," papar Piter.
Piter jika terjadi perlambatan ekonomi yang harus dilakukan adalah dengan ekspansi, namun kata dia Sri Mulyani tak melakukan itu.
"Harusnya ekspansi fiskal. Ekspansi fiskal dicirikan dua hal. Satu insentif pajak. Menurunkan tarif pajak. Pembebasan pajak. Di sisi lain harus ekspansi fiskal. Belanja pemerintah dinaikkan," katanya.
Jadi menurut dia, Sri Mulyani lebih pantas menjadi Menteri Koordinator, karena kewibawaan dia sebagai seorang Menko yang dinilainya memiliki aura yang positif.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Blokir dan Cabut Izin Usaha 341 Importir Nakal
"Dia punya banyak sekali kelebihan saya enggak dukung Bu Sri Mulyani jadi Menkeu tapi Menko. Saya butuh Menko yang punya pamor, punya wibawa, punya aura yang kuat untuk mengendalikan semua bala tentara menteri-menteri. Saya lihat Bu Sri Mulyani mungkin cocok ya," kata Piter.
Berita Terkait
-
Tiket Pesawat Mahal, Sri Mulyani Minta Kementerian Lembaga Berhemat
-
Girang Dapat Predikat WTP, Sri Mulyani Kasih Pantun ke BPK
-
Sri Mulyani: Defisit Neraca Perdagangan karena Melemahnya Nilai Ekspor
-
Harus Berbenah, Sri Mulyani Ingin UMKM Indonesia Jadi Tumpuan Ekonomi
-
Berdasar LHKPN, Ini Mobil Semata Wayang milik Menkeu Sri Mulyani
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun