Suara.com - Edhy Prabowo telah ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Susi Pudjiastuti untuk mengurus masalah perikanan.
Setelah melakukan Serah Terima Jabatan dengan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo mengaku langsung mengumpulkan para Direktur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Edhy Prabowo berencana melantik pejabat eselon I hingga eselon IV di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saya mau mendalami permasalahan-permasalahan yang ada, saya lihat juga ada 151 pos yang ternyata belum diangkat dari eselon I sampai IV, ini mau saya segera angkat, karena gimana kita mau kerja kalau kosong," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/10/2019).
Hal itu justru berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin memangkas birokrasi di Kementerian. Salah satunya, akan memangkas jumlah eselon di Kementerian.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam pidatonya selepas pelantikan di Kompleks Parlemen MPR/DPR Jakarta.
Selain melantik eselon di KKP, Edhy Prabowo juga akan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi soal perikanan tangkap hingga budidaya ikan.
Pasalnya, sepeninggalan Susi banyak kebijakan-kebijakan yang diterima ataupun ditolak para nelayan hingga pengusaha. Salah satunya, kisruh soal alat tangkap cantrang.
Baca Juga: Tak Jadi Menteri Lagi, Susi Pudjiastuti Titip Perpres 44 ke Edhy Prabowo
"Setelah ini sambil berjalan saya akan terus mendalami permasalahan-permasalahan lain, terutama masalah ikan tangkap, budidaya, keramba jaring apung yang ada di tiga titik itu gagal dan sebagainya, harus cari jalan keluar, jalan tengah. Saya gak fokus di masalahnya, saya fokus di jalan keluarnya," tutup dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Fakta-Fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Spesifikasi E6900H dan Wheel Loader L980HEV SDLG Indonesia
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina