Suara.com - Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyelidiki keterlibatan para direksi PT Garuda Indonesia yang lain dalam kasus skandal penyelundupan Harley Davidson dalam pesawat Garuda Indonesia seri Airbus A330-900 Neo.
IKAGI menuding ada sejumlah direksi yang membantu Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dalam menyelundupkan komponen bekas Harley Davidson tersebut.
"Kita meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir mengusut tuntas kasus ini, karena mungkin ada pihak direksi yang lain yang juga ikut membantu," kata Ketua Umum IKAGI, Zaenal Muttagin dalam konferensi pers yang digelar di RA Residence, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Tak hanya soal itu, Zaenal juga meminta Menteri BUMN lebih mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh direksi Garuda, karena yang IKAGI rasakan selama ini kebijakan-kebijakan tersebut merugikan para karyawan Garuda maupun penumpang.
"Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan secara langsung dan tidak langsung terhadap karyawan dan juga masyarakat sebagai penumpang," katanya.
Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara ini, jajaran direksi Garuda Indonesia diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional, berakhlak dan beretika baik sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak.
"Kami dari awak kabin ingin menjadikan bahwa kasus Ari Askhara adalah sebuah pelajaran penting sehingga nantinya Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang baik," harapnya.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang lebih dikenal Ari Askhara.
Pencopotan ini ihwal dari kasus penyelundupan barang mewah Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo.
Baca Juga: Awak Kabin Garuda Indonesia Bongkar Dosa-dosa Ari Askhara, Ini Daftarnya
Atas peristiwa ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara mengalami kerugian Rp 1,5 miliar.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Dapat Laporan Garuda Indonesia Tak Manusiawi ke Pramugari
-
Awak Kabin Garuda Indonesia Bongkar Dosa-dosa Ari Askhara, Ini Daftarnya
-
PAN: Ketegasan Erick Thohir Diharapkan Bisa Jadi Peringatan Bos-bos BUMN
-
Harley-Davidson yang Bikin Dirut Garuda Dipecat Mirip Punya Elvis Presley?
-
Dirut Dipecat, Karyawan Garuda Kirim karangan Bunga Lucu buat Erick Thohir
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Penerima Beasiswa LPDP Kembalikan Dana ke Negara karena Tak Mengabdi, Per Orang Rp 1-2 Miliar
-
Bos LPDP: Anak Pejabat Boleh Terima Beasiswa
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak