Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Pemerintah Daerah berperan meningkatkan inklusi keuangan. Semisal mendorong rakyatnya untuk menabung di bank dan melakukan pengajuan kredit.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) Tahun 2019 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
"Intinya kami ingin mengajak seluruh daerah agar bisa mendorong rakyat kita untuk bisa akses ke keuangan," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Ada dua hal untuk mempercepat inklusi keuangan yakni dengan cara menabung dan mengakses kredit.
Urusan menabung, Jokowi meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong para siswa agar bisa mengakses ke perbankan sedini mungkin. Sehingga kata dia, para pelajajar bisa berbondong-bondong belajar menabung sejak Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Karena kalau kita lihat tadi angka literasi keuangan kita masih 35 persen, angka inklusi keuangan kita 75 persen. Masih kita memiliki ruang yang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses ke keuangan yang kita miliki," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan dalam mempercepat inklusi keuangan yakni dengan mengakses kredit.
Jokowi menyebut pemerintah sudah memiliki program Bank Wakaf Mikro di 55 pondok pesantren, Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Unit Layanan Modal Mikro milik PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
"Kedua urusan Kredit. Kita sudah memiliki program bank wakaf mikro di pesantren-pesantren meskipun sekarang ini bru 55 pondok pesantren. Insya Allah segera kita teruskan agar tambah tambah tambah tambah terus. Saya sudah lihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang akan menjadi klaster yang tadi juga saya sampaikan ke Menko perekonomian agar klaster dipayungi sebuah kayak diholdingkan gitu," kata Jokowi.
Baca Juga: Pemprov DKI Minta Guru SD Ajarkan Siswa Soal Pentingnya Menabung
"Sehingga kita memiliki korporasi, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan mikro yang bisa gampang mengakses ke market place, pemasaran, ke marketing baik Nasional market place maupun global market place," sambungnya.
Dalam pembukaan Rakornas hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga