Suara.com - Polemik ekspor benih lobster yang diperdebatkan oleh Susi Pudjiastuti dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terus berlanjut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan niat Edhy Prabowo yang ingin kembali membuka kran ekspor lobster perlu dilihat dari banyak sisi. Semisal, dari cara pemerintah mendorong budidaya lobster lebih lanjut.
"Sama seperti udang, yang perlu didorong adalah budidaya. Dan kami berbicara dengan Menteri KKP dan ini sedang dikaji termasuk soal budidaya," kata Airlangga di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Menurut Airlangga hal tersebut sangat bisa dilakukan di tanah air, meski begitu kajian-kajian yang mendalam tentang budidaya lobster yang baik perlu dilakukan. Sehingga dirinya tak bilang waktu budidaya lobster itu bisa dimulai di dalam negeri.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dalam beberapa hari ini tengah jadi sorotan karena akan mencabut larangan ekspor benih lobster yang dibuat pendhulunya, Susi Pudjiastuti.
Edhy mengklaim, dirinya membuka keran ekspor salah satunya karena selama ini penyelundupan benih lobster untuk dijual ke luar negeri masih saja terjadi di kepemimpinan Susi.
“Penyelundupan tetap ada. Satu minggu saya jadi menteri, dua kasus penyelundupan [benih lobster] ditangkap bea cukai dan polisi air,” kata Edhy.
Menurut politikus Gerindra tersebut, satu kasus penyelundupan benih lobster yang dibawa dengan ransel tersebut nilainya mencapai angka Rp38 miliar, dan satu penyelundupan lain senilai Rp8 miliar.
Kasus penangkapan tersebut, kata dia, hanya sedikit dari penyelundupan yang terjadi selama ini. Sementara, untuk penangkapan pelaku di negara lain seperti Singapura sulit dilakukan.
Baca Juga: Susi Beri Bukti Keuntungan Setelah Dulu Dia Larang Ekspor Bibit Lobster
“Kebayang [penyelundupan] yang lolos. Mereka menggunakan [kapal] mesin tempel yang kecepatannya enam kali dari kita dan bisa lari ke mana-mana. Lewat Singapura tidak terkejar karena negara itu tidak bisa menangkap [pelaku] tanpa alasan yang jelas," katanya.
Selain itu, Edhy mengklaim, rencana pencabutan larangan ekspor benih lobster juga dibuat karena sejumlah nelayan merasa dirugikan dengan aturan yang dibuat Susi tersebut, sementara, banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari budi daya benih.
Sedangkan, bila dipaksakan pembesaran sendiri di Indonesia, menurut Edhy, butuh waktu yang lama. Saat ini budi daya pembesaran lobster pun masih dalam tahap percobaan.
Karenanya, Edhy mencoba mencari jalan tengah atas persoalan tersebut. Selain tetap memperhatikan kelestarian lingkungan laut, pengembangan ekonomi pun harus bisa dilakukan.
Berita Terkait
-
Kisruh Ekspor Benih Lobster, Dahlan Iskan Minta Aturan Susi Tak Ditabrak
-
Murka, Susi Ancam Akun yang Tuduh Perusahaannya Beli Bibit Lobster
-
Polemik Ekspor Benih Lobster, Kesatuan Nelayan Pandeglang: Setuju Sekali
-
Susi Beri Bukti Keuntungan Setelah Dulu Dia Larang Ekspor Bibit Lobster
-
Wacana Ekspor Benih Lobster Diprotes, Menteri Edhy: Saya Tak Pernah Mundur
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
BRI Beri Cashback Main Padel Pakai BRImo, Cek Promonya di Jakarta Sampai Bali
-
Apa Itu Family Office yang Diusulkan Luhut Pandjaitan? Menkeu Purbaya Menolak Modali dengan APBN
-
Family Office Usulan Luhut Ditolak Menkeu, Apa Itu Gerbang Investasi Bebas Pajak Orang Super Kaya?
-
8 Fakta Family Office: Ide Luhut untuk Crazy Rich, Anggaran APBN Ditolak Purbaya
-
TPA Miliki Peran Strategis Bagi Pengembangan Digitalisasi Rumah Sakit, Admedika Berikan Penjelasan
-
Prabowo Kepergok Bisik-bisik dengan Donald Trump di KTT Perdamaian, Bahas Apa?
-
Awas Tertipu, Hanya Ada 214 Perdagaian yang Berizin OJK
-
Pemerintahan Prabowo Tengah 'Reset' Tata Kelola Sektor Tambang
-
Purbaya Umumkan Nomor WA Khusus, Warga Bisa Lapor Jika Ada Petugas Bea Cukai-Pajak Nakal
-
Pergerakan 4 Saham Ini Dipantau BEI Karena Terus Melonjak, Salah Satunya GIAA