Suara.com - Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan menghubungkan sistem National Single Window atau NSW dengan platform e-commerce. Hal ini dilakukan untuk memantau transaksi impor barang kiriman melalui platform online tersebut.
"Satu lagi kebijakan Pemerintah melalui Kemenkeu melakukan komunikasi langsung ke sistem dengan platform market place yang menghubungkan sistem ke Bea Cukai. NSW di dalam sistem tadi akan dialirkan semua data transaksi jumlah jenis dan harga barang. Kemudian real time bisa dibaca sistem Bea dan Cukai," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Kementerian Keuangan, seperti ditulis Selasa (24/12/2019).
Tujuan dari kebijakan ini kata anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah bentuk transparansi dalam bisnis online tersebut.
"Ini dimaksudkan sebagai bentuk transparansi kita semua yang terlibat di dalam penanganan bisnis e commerce baik dari sisi pengusaha dan platform," kata Heru.
Heru menuturkan, nantinya Bea dan Cukai bisa mengintip segala bentuk transaksi yang ada di dalam e-commerce, baik jenis barang, asal barang hingga harga barang yang dibeli dalam situs tersebut, sehingga tidak ada perbedaan data jikalau barang impor tersebut masuk ke Indonesia.
"Dengan adanya koneksi langsung terotomasi tidak mungkin ada perbedaan data antara transaksi yang sebenarnya dan yang disampaikan ke Bea dan Cukai. Pasitilah bisa menghindari misdeclaration atau under invoice," kata Heru.
Sepanjang tahun ini, dari data Bea dan Cukai nilai impor barang kiriman mencapai 673,87 juta dolar AS, meningkat 68,84 persen dibandingkan 2018 sebesar 540,91 juta dolar AS. Rencananya, pemerintah akan menurunkan impor barang kiriman bebas bea masuk dari sebelumnya 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS mulai akhir Januari 2020.
Pemerintah juga akan menghapus ambang batas pajak barang impor kiriman. Sehingga seluruh barang impor melalui e-commerce bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPn dan Pajak Penghasilan atau PPh.
Baca Juga: Beli Barang Impor Lewat E-commerce di Atas 3 Dolar AS Kena Pajak
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Purbaya Ajak Investor Negara Islam Kembangkan Industri Halal di Indonesia
-
TikTok Donasi 200 Ribu Dolar AS untuk Sektor Pangan RI
-
Indonesia Dihantam 4 Tekanan Ekonomi Sekaligus, Apa Saja?
-
Program AURA BRI Peduli Cetak UMKM Perempuan Tangguh Dengan Peluang Ekonomi Olahan Pala
-
B50 Mulai Mengalir ke 57% SPBU Pertamina, Pemerintah Targetkan Transisi Tuntas dalam Dua Bulan
-
Bahlil Akan Preteli RKAB Perusahaan Tambang yang Ogah Pakai Solar B50
-
Polemik Pajak JHT, Kenapa Tabungan Hari Tua Bisa Dipotong Pajak hingga 30 Persen?
-
Konsumen Makin Pesimis, Penjualan Ritel Anjlok, Rupiah Ambruk ke Rp18.128 per Dolar AS
-
MSCI Masih Jadi Batu Sandungan, Rp75 T Dana Asing Kabur dari Bursa Meski Fiskal RI Menguat
-
Siap-siap! Tarif 52 Ruas Tol Berpotensi Naik Tahun Ini