Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup geram lantaran banyaknya realisasi investasi yang masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mangkrak begitu saja atau investasi eksisting yang nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 780 triliun.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, persoalan tersebut sudah ada ketika dirinya masuk dalam menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.
"Persoalan yang disampaikan Jokowi tentang investasi existing Rp 780 triliun, ini memang izinnya sudah ada semua. Tapi belum bisa dieksekusi karena ada beberapa persoalan," kata Bahlil saat ditemui usai Open House di Rumah Dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/12/2019).
Persoalan tersebut kata Bahlil adalah masih adanya tumpang tindih aturan baik dalam tingkat pusat maupun daerah, sehingga menghambat realisasi investasi tersebut.
"Salah satu di antaranya adalah lahan, perizinan yang tumpang tindih di Kementerian/Lembaga di Provinsi atau Kabupaten-Kota," kata Bahlil.
Meski begitu, kata Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, dirinya mengklaim sudah memperbaiki sekitar Rp 129 triliun investasi yang mangkrak sehingga terimplementasi dilapangkan.
"Dari Rp 780 triliun itu kemarin kita udah mampu eksekusi kurang lebih dari sekitar Rp 129 triliun. Di antaranya petro chemical 4,2 juta dolar AS termasuk di dalamnya power plant di Jawa Barat Rp 37 triliun. Hyundai dan ada beberapa yang lainnya juga," papar Bahlil.
Sementara sisanya, Bahlil mengaku masih membutuhkan waktu hingga tahun depan, dirinya pun yakin bisa menyelesaikannya.
"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp 780 triliun ini sampai 2020. Utang saya masih ada Rp 500 triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak saya optimis selesai," katanya.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Sesumbar Target Investasi Rp 790 Triliun Terlampaui
Untuk menyelesaikan target yang diminta Jokowi tersebut, Bahlil mengaku memiliki langkah khusus, seperti halnya dengan melakukan identifikasi masalah kenapa investasi tersebut bisa mengkrak atau tak jalan.
"Pertama kami indentifikasi masalahnya ada di mana. Setelah kami melakukan identifikasi, kami akan menyelesaikan. Karena setiap investasi yang masuk, kasusnya beda-beda. Jadi, satu investasi itu tidak bisa kita pukul samaratakan. Tapi yakin lah Insya Allah selesai," tutur Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Perang di Selat Hormuz Makin Menggila, Ledakan Beruntun Guncang Kota Besar Iran
-
Polemik Berkas Korupsi PLTU Batubara, Langkah Polri Dinilai Lawful dan Rasional
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi