Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup geram lantaran banyaknya realisasi investasi yang masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mangkrak begitu saja atau investasi eksisting yang nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 780 triliun.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, persoalan tersebut sudah ada ketika dirinya masuk dalam menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.
"Persoalan yang disampaikan Jokowi tentang investasi existing Rp 780 triliun, ini memang izinnya sudah ada semua. Tapi belum bisa dieksekusi karena ada beberapa persoalan," kata Bahlil saat ditemui usai Open House di Rumah Dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Widya Chandra, Jakarta, Rabu (25/12/2019).
Persoalan tersebut kata Bahlil adalah masih adanya tumpang tindih aturan baik dalam tingkat pusat maupun daerah, sehingga menghambat realisasi investasi tersebut.
"Salah satu di antaranya adalah lahan, perizinan yang tumpang tindih di Kementerian/Lembaga di Provinsi atau Kabupaten-Kota," kata Bahlil.
Meski begitu, kata Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, dirinya mengklaim sudah memperbaiki sekitar Rp 129 triliun investasi yang mangkrak sehingga terimplementasi dilapangkan.
"Dari Rp 780 triliun itu kemarin kita udah mampu eksekusi kurang lebih dari sekitar Rp 129 triliun. Di antaranya petro chemical 4,2 juta dolar AS termasuk di dalamnya power plant di Jawa Barat Rp 37 triliun. Hyundai dan ada beberapa yang lainnya juga," papar Bahlil.
Sementara sisanya, Bahlil mengaku masih membutuhkan waktu hingga tahun depan, dirinya pun yakin bisa menyelesaikannya.
"Memang Presiden menargetkan kami harus selesai Rp 780 triliun ini sampai 2020. Utang saya masih ada Rp 500 triliun lebih. Kalau ditanya optimis atau tidak saya optimis selesai," katanya.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Sesumbar Target Investasi Rp 790 Triliun Terlampaui
Untuk menyelesaikan target yang diminta Jokowi tersebut, Bahlil mengaku memiliki langkah khusus, seperti halnya dengan melakukan identifikasi masalah kenapa investasi tersebut bisa mengkrak atau tak jalan.
"Pertama kami indentifikasi masalahnya ada di mana. Setelah kami melakukan identifikasi, kami akan menyelesaikan. Karena setiap investasi yang masuk, kasusnya beda-beda. Jadi, satu investasi itu tidak bisa kita pukul samaratakan. Tapi yakin lah Insya Allah selesai," tutur Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat