Suara.com - Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menilai pemerintah perlu kembali menambah anggaran khusus mengatasi dampak negatif wabah virus corona covid-19.
Caranya, kata dia, dengan kembali melakukan realokasi anggaran terhadap sejumlah pos-pos anggaran yang dirasa tidak diperlukan.
"Jadi Ditjen Anggaran bersama eselon I lain di Kemenkeu harus melakukan realokasi anggaran. Bisa tidak dipertajam? Saya tak tahu, mungkin masih bisa," kata Chatib Basri saat konferensi video di Jakarta, Selasa (21/4/2020).
Chatib mengatakan, sebetulnya ada 3 pos anggaran lagi yang bisa dipangkas, seperti dana perjalanan dinas, belanja modal fisik, serta infrastruktur.
"Kalau kata presiden kan, wabah corona ini sampai akhir tahun 2020. Jadi, tahun ini ditunda dulu, fokus kepada ketiga hal itu. Nanti 2021 bisa mulai yang dari segi realokasi untuk dananya," papar Chatib.
Tapi, kata dia, kebijakan ini perlu dukungan semua pihak terutama kementerian yang harus rela anggaran mereka dipangkas.
Apalagi, saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hampir semua orang tidak bisa melakukan hal apa pun, sehingga ini momentum untuk bisa kembali merealokasikan anggaran.
"Kalau dilakukan pembelanjaan modal fisik besar-besaran, orang toh sekarang tak bisa kerja dalam kondisi seperti ini. Ada banyak aktivitas memang tidak bisa dieksekusi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Baca Juga: Gubernur Tak Dapat Tembusan Surat Realokasi Covid Bupati ke DPRD Jember
Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
Berita Terkait
-
Gubernur Tak Dapat Tembusan Surat Realokasi Covid Bupati ke DPRD Jember
-
Menko PMK Minta Kementerian dan Lembaga Realokasi Anggaran Bantu Masyarakat
-
Perlu Mitigasi Sektor Pariwisata Saat Covid-19, Jokowi Sebut Padat Karya
-
Pemerintah Jamin, Pembiayaan Covid-19 Tidak Pengaruhi Dana Abadi Pendidikan
-
Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 75 Triliun untuk Lawan Corona
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim