Suara.com - Presiden Jokowi meminta sejumlah lembaga keuangan bekerja sama atau melakukan konsep berbagi beban (Sharing The Pain) di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi ingin Bank Indonesia, OJK, Perbankan hingga pelaku usaha untuk bersedia ikut memikul beban dan menanggung risiko.
"Bersama-sama bersedia memikul beban, bergotong royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional, dan dengan prinsip kehati-hatian," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dengan adanya konsep Sharing The Pain, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bisa dicegah.
Selain itu Jokowi juga berharap, sektor keuangan stabil dan pergerakan roda ekonomi dapat dijaga dengan baik dengan adanya konsep berbagi beban.
"Agar pelaku usaha, korporasi mampu berjalan, agar PHK masif dicegah, dan sektor keuangan stabil dan pergerakan roda ekonomi mampu kita jaga," ucap dia.
Presiden Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa untuk mengkalkulasi secara cermat dan matang risiko fiskal ke depan.
Pasalnya kata Jokowi, dari laporan yang didapat terkait perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan startegis konsekuensi, belanja tambahan APBN 2020 dalam perubahan postur APBN 2020, berdampak pada meningkatnya defisit APBN.
"Terkait perubahan Postur Perubahan APBN 2020, saya dapat laporan berbagai perkembangan dalam penanganan COVID dan pemulihan startegis ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja, yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Minta Kejagung hingga KPK Awasi Pelaksanaan Program PEN
Karena itu, Kepala Negara mengingatkan agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati dan transparan. Sehingga kata dia APBN 2020 dapat terus terjaga.
"Saya ingin tekankan agar perubahan postur APBN dilakukan hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya dan tetep kredibel," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN