Suara.com - Presiden Jokowi meminta sejumlah lembaga keuangan bekerja sama atau melakukan konsep berbagi beban (Sharing The Pain) di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi ingin Bank Indonesia, OJK, Perbankan hingga pelaku usaha untuk bersedia ikut memikul beban dan menanggung risiko.
"Bersama-sama bersedia memikul beban, bergotong royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional, dan dengan prinsip kehati-hatian," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dengan adanya konsep Sharing The Pain, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bisa dicegah.
Selain itu Jokowi juga berharap, sektor keuangan stabil dan pergerakan roda ekonomi dapat dijaga dengan baik dengan adanya konsep berbagi beban.
"Agar pelaku usaha, korporasi mampu berjalan, agar PHK masif dicegah, dan sektor keuangan stabil dan pergerakan roda ekonomi mampu kita jaga," ucap dia.
Presiden Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa untuk mengkalkulasi secara cermat dan matang risiko fiskal ke depan.
Pasalnya kata Jokowi, dari laporan yang didapat terkait perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan startegis konsekuensi, belanja tambahan APBN 2020 dalam perubahan postur APBN 2020, berdampak pada meningkatnya defisit APBN.
"Terkait perubahan Postur Perubahan APBN 2020, saya dapat laporan berbagai perkembangan dalam penanganan COVID dan pemulihan startegis ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja, yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Minta Kejagung hingga KPK Awasi Pelaksanaan Program PEN
Karena itu, Kepala Negara mengingatkan agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati dan transparan. Sehingga kata dia APBN 2020 dapat terus terjaga.
"Saya ingin tekankan agar perubahan postur APBN dilakukan hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya dan tetep kredibel," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
-
Jenderal Iran: Trump Harus Tahu, Hari Ini Kami Baru Tembakkan Rudal Stok Lama
-
Israel Klaim Menhan Iran dan Komandan Garda Revolusi Tewas, Nasib Khamenei Masih Misterius
-
Menlu Iran: Demi Allah! Kami Akan Balas Kematian 51 Siswi SD yang Dibantai Israel - AS
Terkini
-
Garda Revolusi Iran Disebut Tutup Selat Hormuz, Mengapa Dunia Harus Panik?
-
Target Pasar Global, Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Internasional
-
Industri Kripto di Dalam Negeri Tumbuh Lebih Sehat Usai Bursa CFX Pangkas Biaya Transaksi
-
HPE Maret 2026: Harga Konsentrat Tembaga Turun, Emas Justru Menanjak
-
Alasan Dibalik Dibalik Rencana Stop Ekspor Timah
-
Harga Genteng Rp4.300 Per Unit, Transaksi Awal Program Gentengisasi di Jabar Capai Rp12,6 Miliar
-
BRI Bantu Biayai Program Gentengisasi lewat KUR Perumahan
-
Manggis Subang Tembus China, LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan Hingga Rp20 Miliar
-
Indonesia Emas 2045 Butuh Koperasi Modern dan Generasi Produktif
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun