Suara.com - Kabupaten Cianjur di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Herman Suherman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Opini WTP ini adalah peningkatan bagi kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2018 Cianjur sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Untuk Kabupaten Cianjur, opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019 kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun lalu, Cianjur memang sempat mendapat opini WDP tapi tahun ini berhasil meraih WTP. Selamat, ini adalah pencapaian dari semua jajaran pemerintah,” kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa, ditulis Sabtu (27/6/2020).
Pembacaan opini untuk Cianjur dari BPK ini dijalankan bersamaan dengan pembacaan opini untuk Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Pangandaran. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut juga mendapatkan opini WTP untuk anggaran tahun 2019.
“Saya mewakili Kepala Daerah-Kepala Daerah lain, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan opini WTP atas audit laporan pemerintah daerah tahun 2019 dan atas kerja sama, masukan, dan koreksinya selama proses audit,” kata Herman dalam sambutannya mewakili para kepala daerah yang ikut dibacakan laporannya.
Herman mengungkapkan keberhasilan Cianjur mendapatkan opini WTP ini adalah kado yang baik pula untuk Cianjur jelang hari ulang tahunnya 12 Juli 2020.
“Alhamdulillah kita mengalami peningkatan. Ini adalah kado ulang tahun yang juga baik buat Cianjur dan tentunya seluruh masyarakat Cianjur,” kata Herman.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab dan DPRD Cianjur atas kerja keras dan ketertiban dalam mengelola anggaran selama setahun belakangan.
“Ini juga kerja keras bersama semua jajaran pemerintah dan juga DPRD Cianjur. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” kata Herman yang juga didampingi Ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan.
Baca Juga: Diciduk di Cianjur, Polisi Sita Senpi Rakitan Milik Komplotan John Kei
Cianjur memang sempat mendapatkan opini WDP untuk laporan tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret bupati nonaktif Irvan Rivano Muchtar tahun 2018 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Modal Bisa dari Mana Saja, Pramono Tegaskan JPO Tendean Tetap Dibangun Ulang
-
Lionel Scaloni Minta Argentina vs Inggris Tak Dicampur Isu Politik: Ini Murni Sepak Bola
-
Di Kedubes Qatar, Sugiono Puji Warisan Sheikh Hamad untuk Dunia dan Indonesia
-
Karier Febrie Adriansyah Tamat, Tapi Kepercayaan pada Hukum Tak Boleh Mati
-
Polisi Buru Terduga Penganiaya Kekasih di Bekasi, Korban Kabur Lewat Jendela
-
Seru, Dapatkan Harga Istimewa Hyundai Creta Lewat Program Triple Zero & Trade-In Benefit
-
Purbaya Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG Tahun Depan, Jadi Rp 174 Triliun?
-
Kontestasi 2029: Menguji Batas Antara Pelayanan Publik dan Modal Politik
-
7 HP All-Rounder Terbaik Mulai Rp2 Jutaan, Performa Mantap untuk Hiburan dan Multitasking
-
Rawan Titipan, ADAKSI Tolak Menteri Jadi Penentu Rektor di RUU Sisdiknas