Pekerja Bersertifikat Dikerahkan, Dukung Pembangunan Wisata Borobudur

Suara.com - Dalam upaya mendukung pariwisata nasional di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Borobudur, Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III Direktorat Perumahan akan mengerahkan para pekerja yang bersertifikat dan dapat bekerja secara maksimal di lapangan. Selain itu, KemenPUPR juga memberikan pembekalan dan sertifikasi pekerja bangunan untuk program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Super Prioritas Borobudur.

"Program Sarhunta di KSPN Borobudur termasuk kategori super prioritas. Kami akan mengerahkan para pekerja yang memang benar-benar bersertifikat dan dapat bekerja secara maksimal di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

PUPR, imbuh Khalawi, sesuai arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, akan tetap melaksanakan program pembangunan perumahan pada masa transisi new normal. Namun dalam pelaksanaan di lapangan harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami harap pembangunan Sarhunta KSPN ini selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Program Sarhunta KSPN  menargetkan sejumlah hunian yang akan difasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitasnya terhadap aspek hunian layak sebagai pendukung kegiatan pariwisata,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti oleh 170 pekerja bangunan, yang rencananya akan membangun 87 rumah Sarhunta, yang tersebar di tujuh desa, yakni Ngadiharjo, Karangrejo, Tuksongo, Kembanglimus, Wanurejo, Borobudur dan Kelurahan Mendut.

Pembekalan dan sertifikasi untuk para pekerja bangunan Sarhunta di KSPN Borobudur dilakukan Ditjen Perumahan bekerja sama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya di enam desa selama tiga hari, pada akhir Juni 2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Rumah Swadaya K.M. Asyad, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Adi Satriawan, Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya, Eddy Irwanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kunta Hendradata, dan PPK Sarhunta KSPN Borobudur Achmad Hendrico Irwan.

Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, salah satu fungsi pembekalan ini adalah memberikan pembekalan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan tugas di lapangan dan terus menjaga kesehatan. Selain itu, sertifikasi berguna untuk mengecek kelayakan dan kemampuan pekerja bangunan yang akan bekerja membangun Sarhunta di lokasi KSPN, dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja serta mendapatkan pengakuan kompetensi kerja.

“Pekerja bangunan yang akan melakukan pekerjaan Sarhunta ini berasal dari daerah tempat KSPN itu berada. Kami juga ingin agar pekerja bangunan dapat bekerja membangun daerahnya. Pembangunan Sarhunta KSPN Borobudur akan dimulai pada bulan Juli 2020, dan akan dipantau dan diawasi langsung oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Baca Juga: PUPR Dorong Pemanfaatan Teknologi Pra Cetak Untuk Rusun

Sebelumnya, KemenPUPRmenyatakan mendorong Program Sarhunta di sejumlah KSPN. Program ini merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni, agar bisa menjadi homestay yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah lokasi pariwisata di Indonesia.

Total rumah yang akan menjadi target Program Sarhunta berada di KSPN Danau Toba (1.000 unit), Borobudur (350 unit), Mandalika (500 unit), Labuan Bajo (600 unit), dan Likupang (300 unit). Total anggaran yang akan disalurkan dalam Program Sarhunta sebesar Rp 429,23 miliar.

Pembangunan rumah masyarakat di KSPN merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Namun demikian, desain bangunan harus mencerminkan adat daerah yang bersangkutan.

Bangunan harus berkarakter adat daerah yang bersangkutan dan di modifikasi menjadi lebih modern dan tidak meninggalkan kearifan lokal sehingga wisatawan lokal dan asing tertarik untuk tinggal di hunian tersebut.

KemenPUPR akan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KSPN. Rumah swadaya yang dibangun akan dijadikan homestay bagi wisatawan yang datang berkunjung.

Konsep pembangunan rumah swadaya diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelompok (klastering) dan mengutamakan kearifan lokal. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada arsitek rumah yang dibangun tapi juga sarana pendukung lainnya seperti toilet di dalam rumah yang dibangun,sehingga membuat wisatawan yang datang merasa nyaman tinggal di homestay tersebut.