Suara.com - Imbauan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir agar pengusaha-pengushaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri membelikan vaksin Covid-19 untuk karyawan masing-masing mendapat sambutan positif.
"Saya dapat tanggapan positif dari Kadin, di sini ada grup Lippo, grup Astra, grup Sinarmas, grup Medco, yang bukan tidak mungkin mereka juga berani untuk membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).
Erick menambahkan kini tengah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk persiapan distribusi vaksin Covid-19.
"Kita harapkan, program kesehatan ini jadi sangat penting. Tapi tidak kalah pentingnya review program tambahan yang akan kita bicarakan satu dua hari ini," kata Erick Thohir.
Dua skema distribusi vaksin
Vaksin Covid-19 akan diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam dua skema: berbayar dan gratis.
Distribusi vaksin gratis akan menggunakan data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan kriteria tertentu.
"Kita harapkan juga vaksin ini ada sendiri dua tipe macam vaksin: ada vaksin yang memang bantuan dari pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, yang memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan," ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).
Tak semua pengguna BPJS Kesehatan akan diberi vaksin gratis. Masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu harus tetap mandiri dengan membeli sendiri. Hal ini untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
Baca Juga: Ada Vaksin Berbayar dan Gratis, yang Gratis Buat Siapa?
"Tapi program yang mandiri juga kita libatkan karena kita tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu membeli. Kita tidak mau nanti beban keseluruhan ini jadi beban pemerintah," kata dia.
Vaksin Covid-19 kini sedang dikembangkan PT. Kimia Farma bekerjasama dengan G42 Healthcare Holdings (Uni Emirat Arab) dan Sinovac (Cina).
"Baik Sinovac dan G-42 konsep vaksinasinya adalah dua kali. Kapasitas dari UEA ada 220 juta. Tapi komitmen hari ini untuk 2020 adalah 10 juta vaksin. Tahun 2021 ada 50 juta vaksin," kata Erick.
Erick mengatakan Indonesia akan mendapatkan 30 juta vaksin dan bisa diberikan kepada 15 juta orang pada akhir 2020. Masing-masing orang akan mendapatkan dua dosis vaksin (diberikan dalam rentang waktu dua pekan).
Berita Terkait
-
Klasemen Akhir SEA Games 2025, Kontingen Indonesia Juara 2
-
Kapan John Herdman Diresmikan Erick Thohir?
-
Janji Manis Erick Thohir Usai Pencak Silat Sumbang 4 Emas SEA Games 2025
-
Kisah Cinta Sejak Usia 14 Tahun, Clare Herdman Pendamping Setia John Herdman Saat Tak Punya Rumah
-
PGN dan Dart Energy Teken Perjanjian Jual-Beli Gas Metana Batubara
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok