Suara.com - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan dana untuk 80 juta rakyat miskin. Total dana yang diklaim akan diberikan kepada 80 juta rakyat miskin tersebut mencapai Rp 68,2 triliun.
Pria juga menjabat Wakil Menteri BUMN itu mengklaim, dana tersebut digelontorkan melalui program pemerintah yaitu keluarga harapan (PKH) sebanyak Rp 36,3 triliun untuk 10 juta keluarga dari pagu anggaran sebesar Rp 37,4 triliun.
"10 juta keluarga itu sekitar 40 juta rakyat termiskin di Indonesia. Selain itu ada, program kartu sembako sudah tersalurkan juga Rp 31,9 triliun disalurkan kepada 19,4 juta keluarga, penerima manfaat termasuk yang 10 juta penerima program PKH tadi atau kurang lebih kalau misalnya satu keluarga itu tadi dari 4 orang, kurang lebih sekitar 80 juta rakyat yang hidupnya di taraf ekonomi paling bawah sudah tersentuh oleh program pemerintah ini," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (30/9/2020).
Mantan Dirut Bank Mandiri ini melanjutkan, pemerintah juga telah menyalurkan program bantuan sosial tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 24,8 triliun yang mana sebanyak 9,2 juta orang akan menerima bantuan tersebut.
"Kami juga sudah menyalurkan pemerintah melalui program kartu pra kerja untuk saudara-saudara kita yang dalam pandemi Covid 19 ini terkena dampak sehingga harus berhenti bekerja sudah disalurkan 19,46 triliun terhadap 5,48 juta penerima," ucap dia.
Kemudian, tutur Budi, pemerintah juga telah menyalurkan dana dalam program subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan sebanyak Rp 14 triliun.
"Sedangkan beberapa program lain seperti program BLT dana desa dan program diskon listrik yang juga sudah disalurkan oleh teman-teman dari Kementerian lembaga dan juga oleh PLN," tutur dia.
Sementara itu, terkait penyaluran kredit ke UMKM, Budi menambahkan, pemerintah telah menempatkan dana ke perbankan sebesar Rp 59 triliun, sehingga perbankan tinggal menyalurkan ke UMKM.
"Kami juga sudah meluncurkan program subsidi bunga kredit mikro yang telah direalisasikan sebesar Rp 2,97 triliun kepada 7,67 juta debitur UMKM," tukas dia.
Baca Juga: Bukti Baru, Ilmuwan Beijing Temukan ASI Bisa Lawan Virus Corona Covid-19
Berita Terkait
-
Polda Metro Jaya Mulai Usut Laporan Dugaan Gelar Palsu Menkes Budi Gunadi Sadikin
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Gelar Akademis
-
Kasus Dokter Internship Meninggal, Menkes Minta Audit Medis Tindakan RS
-
Menkes Budi Waspadai Hantavirus Masuk Indonesia, Rapid Test hingga PCR Disiapkan
-
Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
SiCepat Yakin Industri Logistik Bisa Tumbuh Dua Digit
-
Indonesia Ditinggal Investor, Singapura Jadi Bursa Saham Terbesar Asia Tenggara
-
AI Mulai Ubah Cara Anak Muda Trading Saham di Indonesia
-
Gen Z Makin Akrab dengan Paylater, Tapi Belum Disiplin Investasi
-
Siap-siap! Purbaya Mau Patuhi Perintah Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai
-
BM Emas Hadirkan Layanan Buyback Online untuk Permudah Pelanggan
-
Tugas BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia Baru Pencatatan Ekspor
-
BTN Salurkan KPP Hampir Rp3 Triliun
-
Prabowo Minta Purbaya Ganti Pimpinan Bea Cukai, Singgung Kasus Era Orde Baru
-
Pemerintah Beri Insentif Pajak 0 Persen Bagi Eksportir SDA, Ini Syaratnya