Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara memastikan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melanjutkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak pandemi pada tahun 2021, sepanjang Januari-Juni 2021. Kebijakan ini dilakukan setelah mempertimbangkan, dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda tahun depan.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” katanya, di Jakarta, Minggu (1/11/2020).
BST 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp 200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Juliari mengakui, program bansos 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap, dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Rencananya, bansos tahun depan tidak semasif tahun ini, karena fokus pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan mengadakan vaksin,” katanya.
“Program vaksinasi ini sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” kata mantan anggota DPR ini.
Bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, lanjut Juliari, untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun dia mengatakan, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan presiden.
Meskipun demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal tahun depan. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Untuk Program PKH tetap berjalan dengan normal,” katanya.
Baca Juga: Agar Bantuan Disalurkan Tepat Waktu, Kemensos Rutin Lakukan Monitoring
PKH tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp 30,4 triliun, kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp 44,7 triliun.
Konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos dilakukan dengan pertimbangan. Pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021, diantaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.
Berita Terkait
-
Kemensos Berkomitmen Wujudkan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas
-
Jelang Hari Pahlawan, Kemensos Tingkatkan Koordinasi dengan Berbagai Pihak
-
Agar Bantuan Disalurkan Tepat Waktu, Kemensos Rutin Lakukan Monitoring
-
Kemensos Salurkan Ribuan Paket Sembako ke Petugas Pemakaman Jakarta
-
1 Tahun Kepemimpinan Juliari Batubara, Capaian Anggaran Kemensos Capai 86%
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Purbaya Mengaku Belum Diajak Bicara Istana soal Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN
-
Apindo Berharap Perjanjian Dagang RI-AS Pangkas Tarif Industri Padat Karya
-
PNM Raih Apresiasi Internasional, Komitmen Perluas Pemberdayaan Perempuan Lewat Orange Bonds
-
Pajak Kendaraan Jateng Naik Drastis, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Arus Kendaraan Mudik Diproyeksi Naik 7%, Bisa Picu Potensi Macet di Pelabuhan
-
Perang Lawan Baja Impor, Pelaku Industri Desak Pengawasan Ketat dan Wajib SNI
-
BPJS Gratis untuk Driver Ojol, Program Apresiasi Gojek Bikin Kerja Lebih Tenang
-
Menkeu Purbaya Kena Semprot Dua Menteri Prabowo Kurang dari 24 Jam
-
Peringatan Bahlil Soal Pasokan Energi RI Jika Ada Perang
-
Purbaya Akui Tiffany & Co Disegel Bea Cukai Gegara Impor Ilegal