Menko Perekonomian Airlangga Akui Daya Beli Masih Rendah

Suara.com - Pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program subsidi gaji dan semi bansos layaknya Kartu Prakerja.

“Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2020, Senin (2/11/2020).

Subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp 37,87 triliun dengan manfaat Rp 2,4 juta per pekerja.

Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan.

“Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi bansos melalui Kartu Prakerja,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM.

Tidak hanya itu, kepada sektor yang sama, Pemerintah juga telah memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.

Dalam paparannya, Airlangga menjelaskan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan.

Program ini menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran sebesar Rp 22 triliun dan kini mengalami perluasan menjadi Rp 28 triliun.

Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Mulai Pulih, Inflasi Oktober 0,07 Persen

Terkait realisasi penempatan dana, Airlangga menuturkan, penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II sebesar Rp 47,5 triliun. Total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp 166,39 triliun.

Penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II adalah sebesar Rp14 triliun. Sedangkan total penyaluran kredit per tanggal 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp 17,39 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga menempatkan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp 3 triliun yang per tanggal 16 Oktober 2020  total penyaluran kreditnya telah mencapai Rp 1,70 triliun.

Airlangga juga menyatakan pemerintah mendorong transformasi ekonomi pasca Covid-19, salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60 persen. Pihaknya berencana berfokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, dan transformasi 4.0.

“Selain itu, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja,” imbuhnya.

Ke depan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, automotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan.

“Ini juga didorong untuk melakukan subsitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik,” pungkasnya.