Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar produksi aspal Buton atau Asbuton bisa ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintah.
"Asbuton harus lebih baik dari luar negeri. Asbuton harus ada kepastian antara ketersediaan dan penggunaannya sudah jelas," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga tentang Pemanfaatan Aspal Buton yang dihelat secara virtual, Rabu (4/11).
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Luhut Pandjaitan meminta semua pihak berkolaborasi dan dalam waktu seminggu ke depan harus sudah ada kesepakatan produksi Asbuton pada 2021 dan 2022.
"Pastikan dulu tentang harus bisa produksi dan mengenai standardisasi, saya sepakat sekali, SNI itu keharusan," ujar dia.
Hal Senada dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR Basuki Hadimuljono. Pihaknya mendukung komitmen untuk mengurangi importasi aspal minyak sebanyak 500 ton pada tahun 2021.
"Kalau memang ada produksi pasti akan kami manfaatkan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kami sudah atur semisal untuk aspal plastik, beton, dan tentunya untuk Asbuton. Kita wajib pakai ini, ini sebuah keharusan, sebab adalah salah kita sendiri kalau kita tidak bisa menggunakan dengan maksimal Asbuton," tuturnya.
Lebih lanjut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Arifin Tasrif menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan Asbuton agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Kita buat SNI agar campuran Asbuton bisa maksimal. Sesudah tahun 2025 kita kaji lagi dan lakukan eksplorasi tambahan, agar menjadi cadangan, sekaligus mensubstitusi impor," ujarnya.
Asosiasi Asbuton Indonesia (Aspabi) mengungkapkan pada tahun 2021 direncanakan akan terbangun pabrik pemurnian Asbuton. Asosiasi juga menyatakan SNI untuk Asbuton sudah ada dan tersertifikasi.
Baca Juga: Luhut Ungkap Bali Ditargetkan Zona Hijau Covid-19 Awal 2021
Berdasarkan data Kementerian PUPR, Asbuton sudah digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan. Hal itu diatur melalui Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Asbuton.
Total deposit Asbuton diperkirakan sebesar 663 juta ton dan memiliki manfaat antara lain sebagai aditif aspal, substitusif aspal, memenuhi kebutuhan aspal nasional lebih dari 100 tahun, dan dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi.
Pada tahun 2020 penggunaan Asbuton dilakukan di 25 provinsi dengan total 42.871 ton untuk penanganan jalan sepanjang 793 km dengan progres mencapai 65,84 persen. Antara
Berita Terkait
-
Evaluasi MBG, Luhut Soroti Pelaksanaan Serentak
-
Luhut Warning Prabowo: Ancaman Ekonomi Mengintai RI Setelah Juli 2026
-
Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI
-
Luhut-Chatib Basri soal MBG: Jangan Bertengkar-Ini Masalah Kepercayaan!
-
MBG Sukses Ciptakan Ekosistem Rantai Pasok Baru di Daerah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Cek Rincian Lengkap untuk Semua Ukuran
-
Industri AI Perbankan Kian Diminati, 96 Persen Perusahaan Siap Beri Gaji Lebih Tinggi
-
Emiten DSFI Akui Pelemahan Rupiah Bikin Harga Barang Jadi Naik
-
Driver Sambut Potongan Komisi Ojol 8 Persen, Berharap Tak Muncul Biaya Baru yang Kurangi Pendapatan
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!