Suara.com - Kebutuhan perumahan bagi masyarakat terus bertambah, padahal jumlah lahan semakin terbatas.
Saat ini, pemerintah tak henti mengerjakan sejumlah proyek pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah. Proyek ini dilakukan bagi masyakarat di seluruh Indonesia.
Dalam upaya pengadaan perumahan masyarakat, ternyata pemerintah menemukan
beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Adapun kendala-kendala yang paling utama adalah pengusulan pembangunan rumah dari daerah yang kurang efisien dan banyaknya amputasi usulan tersebut dari masing-masing unit kerja.
Untuk meminimalisir kendala-kendala ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang kemudahan bagi usulan pembangunan perumahan. Adapun yang bisa mengusulkan adalah Dinas Perumahan dari pemerintah daerah.
Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) merupakan aplikasi yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan di lingkungan Ditjen Perumahan, mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau diserahterimakan ke calon penerima manfaat.
Sibaru merupakan perwujudan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu yang dapat diakses secara online dan real time, kapanpun dan dimanapun, sehingga sangat memudahkan, cepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudahan penggunaan sistem Sibaru bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi, menghemat waktu, karena berkas tidak perlu berupa hard copy. Sibaru juga ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas.
Sibaru dapat diakses melalui mesin pencari (browser internet) dengan mengetikkan laman sibaru.perumahan.pu.go.id, atau dengan meng-klik tombol Sibaru pada bagian Aplikasi di website Direktorat Jenderal Perumahan (perumahan.pu.go.id).
Untuk informasi lebih lanjut dan layanan konsultasi, silakan hubungi :
Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
Direktorat Jenderal Perumahan
Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Baca Juga: ASN PUPR di Kalimantan Selatan akan Segera Miliki Rumah Susun
Berita Terkait
-
Kucurkan Rp 23,6 Milliar, Pemerintah Bangun Rusun bagi TNI AL di Sorong
-
Pengerjaan Kawasan Wisata Nasional Borobudur Dipastikan Selesai Tahun Depan
-
Bantuan Selesai, Masyarakat Mempawah Akhirnya Tempati Rumah Layak Huni
-
Bantuan Stimulan Rumah di Sleman Sukses, Warga Miliki Rumah Tahan Gempa
-
Bantu Masyarakat, Pemerintah Beri Buku Tabungan pada Penerima BSPS Jateng
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Menteri PKP: 133.000 Rumah Subsidi Berdiri di Jateng dan Jatim di 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
-
Pemerintah Ingatkan Industri Kualitas Genteng Harus Dijaga Dalam Program Gentengisasi
-
Fenomena Rojali-Rohana Disorot BPS, Sensus Ekonomi Mau Bongkar Aktivitas Tersembunyi
-
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Lu Pakai Duit Pajak, Ingat Itu!
-
China Jengah Kesepakatan Prabowo-Trump, Mau Cabut Investasi di Indonesia?
-
Kemenkeu Luruskan Pajak Digital RI & AS, Google-Netflix Tetap Kena Pajak
-
Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta
-
Sorak-sorai Pengusaha AS Kala Trump Tekuk Prabowo di Negosiasi Dagang