Suara.com - Pemerintah diminta agar membuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi hijau atau green economy. Di masa pandemi, ekonomi hijau bisa menjadi salah satu solusi mengatasi krisis.
Ekonomi hijau efektif untuk pelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki target menurunkan emisi hingga 29% pada 2030. Peluang lainnya, ekonomi hijau akan menumbuhkan peluang green jobs.
Di masa pandemi ini, angka pencari kerja terus naik. Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran di Indonesia pada 2020 sebanyak 29,12 juta. Itu belum termasuk masyarakat yang mengalami pengurangan jam kerja selama masa pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, green jobs sebuah keniscayaan dan menjadi isu global. Dia berharap pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada green jobs.
Menurut Rahmad, green jobs membuka peluang usaha yang membantu melindungi ekosistem, mengurangi atau mencegah pembuatan segala bentuk limbah dan polusi, mengurangi energi, materi, dan konsumsi air melalui strategi yang memiliki tingkat efisiensi tinggi.
Namun, Rahmad menegaskan penciptaan green jobs tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Namun, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak seperti pelaku usaha dan masyarakat.
"Perlu keasadaran bersama terkait pentingnya melindungi dan melestarikan lingkungan untuk terciptanya green jobs ini," ucapnya.
Rahmad menilai bahwa pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan (green growth) guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Saya kira SDGs merupakan tindak lanjut dari Millennium Development Goals (MDGs), dan pandemi ini menjadi momentum baik karena berkurangnya hiruk-pikuk pergerakan manusia," ujar dia.
Baca Juga: Ungkap Peluang Ekonomi Hijau, Jokowi: 2021 jadi Momentum Kita untuk Bangkit
Meski demikian, Rahmad mengaku bahwa menuju green economy tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang minim akan edukasi mengenai green economy atau green jobs.
Oleh sebab itu, pemerintah harus terus menggalakkan dan menyosialisasikan mengenai ekonomi hijau maupun green jobs.
"Kalau tidak ada edukasi, sosialisasi, dan kesadaran bahwa lingkungan harus kita rawat bersama, maka semua akan percuma," jelasnya.
Menurut Rahmad, masih ada pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Hal itulah yang menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mewujudkan green economy.
"Bukan melarang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi harus diimbangi dengan memperhatikan llingkungan," tegasnya.
Rahmad menilai bahwa pemberian insentif bagi pelaku usaha maupun investor bisa menjadi salah satu kebijakan dalam mempercepat terwujudnya green economy maupun green jobs.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM