Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan monitoring risiko atas jaminan yang diberikan kepada proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Hasilnya, progres LRT Jabodebek saat ini telah mencapai 73 persen overall dan ditargetkan beroperasi pada Juni 2022.
Mengutip keterangan pers Kementerian Keuangan pada Senin (26/4/2021), dengan target operasi tersebut, mulai Oktober 2020, kereta (trainset) LRT Jabodebek telah melakukan uji perjalanan manual (grade of automation level 0/GoA0) pada Lintas Pelayanan (LP) 1 Cibubur – Cawang yang berada disisi tol Jagorawi.
Pengujian tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap menjadi operasi tanpa masinis (grade of automation level 3/GoA3).
Dengan teknologi ini jarak kedatangan kereta di LP 3 (Cawang – Dukuh Atas) akan menjadi jalur kereta paling cepat, yaitu tiap 3 menit sekali pada jam sibuk, sedangkan pada LP 1 dan 2 adalah tiap 6 menit sekali. Dengan teknologi yang digunakan pada LRT Jabodebek, tiap harinya akan mampu mengangkut 180.000 penumpang pada tahun pertama operasinya.
Setelah beroperasi, LRT akan melengkapi sarana transportasi masal berbasis rel di area Jakarta, sebagaimana yang telah diterapkan pada kota-kota metropolitan lain di seluruh dunia.
Sebagai informasi, tahun 2015 telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
Beberapa proyek utama yang telah diluncurkan Pemerintah, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang melibatkan peran BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikembangkan dengan skema business to business.
Khusus pada proyek LRT Jabodebek, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan dukungan fiskal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), namun juga melalui jaminan pemerintah atas pinjaman sindikasi sebesar Rp 18,1 triliun, pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp 1,15 triliun serta tambahan pendanaan pembangunan depo sebesar Rp 4,2 triliun.
Baca Juga: Lembaga Pemeringkat R&I dan S&P Pertahankan Rating Utang Indonesia
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
BSI Kantongi Izin Jasa Simpanan Emas, Harga Jadi Terjangkau?
-
Indonesia Jual Emisi Karbon 12 Juta Ton ke Norwegia, Setara Hilangkan 2,6 Juta Mobil dari Jalanan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Pindar Lebih Bergairah, Efek Dapat Guyuran Likuiditas Rp 200 Triliun
-
Danantara Banyak Kasih Syarat KRAS Sebelum Suntik Dana Rp 8,35 Triliun
-
Garuda Indonesia Tahan Datangkan 3 Pesawat Baru, Apa Alasannya?
-
Setelah CHT, Menkeu Purbaya Ditantang Bereskan Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
-
Uang Digital Terus Berkembang Pesat di Indonesia
-
Profil Dirut Bank BJB Yusuf Saadudin yang Meninggal Dunia
-
Rupiah Bangkit ke Rp16.716, Namun Ancaman Fiskal dan Geopolitik Bayangi Pasar