Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis tinjauan masa depan atau foresight yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, baik di pusat maupun daerah.
“BPK akan menjalankan fungsi foresight. Sesuatu yang sangat advance untuk sebuah Supreme Audit Institution (SAI) dan kami berterima kasih,” kata Menkeu dalam Webinar “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid 19”, Selasa (15/6/2021).
Dalam situasi yang luar biasa tidak menentu, foresight dan insight menjadi sangat penting. Sinergi antara pemerintah bersama dengan BI, OJK, dan BPK sebagai SAI perlu dilakukan untuk melihat foresight secara bersama-sama.
“Kita akan memiliki konvergensi, paling tidak sepemahaman mengenai peluang, tantangan, dan juga risiko, serta bagaimana decision making process yang harus dilakukan dalam situasi yang sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi atau seluruh dunia hadapi,” ujar Menkeu.
Terkait foresight dan meresposn kondisi pandemi, pemerintah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus meneliti secara tajam, tidak hanya dari sisi keuangan, tapi sektor riil dan juga dari sisi kesehatan.
Kebijakan extraordinary terus dilakukan pemerintah seiring dengan dilakukannya reopening policy.
“Fokus saat ini adalah recovery dan reform dengan covid-19 menjadi syarat perlu atau necessary condition bagi semua skenario tersebut. Namun, Covid-19 tidak boleh mengambil seluruh porsi prioritas. Sambil kita menjaga Covid-19, kita harus melakukan reform, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Menkeu.
Harapannya, jika berbicara tentang foresight, Indonesia dapat keluar dari pandemi dengan pondasi dan pemulihan yang jauh lebih kuat dan menimbulkan kualitas pemerataan yang lebih baik.
Berita Terkait
-
Menkeu Sri Mulyani: Uang Kripto adalah Ancaman Bagi Negara
-
Sri Mulyani Resah Gelisah karena Kecepatan Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata
-
Rocky Gerung Curiga Jokowi Kumpulkan Relawan untuk Berhadapan dengan Megawati
-
Sri Mulyani Ingatkan Ada Ancaman Kredit Macet di Depan Mata
-
Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Kuartal II 8 Persen, Tapi...
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
IHSG Ambles di Bawah Level 8.000, 753 Saham Anjlok
-
Danantara Ikut Hadir Pertemuan BEI-MSCI, Pandu Sjahrir: Hanya Nonton aja
-
Rupiah Berbalik Loyo di Senin Sore ke Level Rp 16.800/USD
-
Saham BUMI ARB Meski Ada yang Borong, Apa Penyebabnya?
-
OJK Buka Suara soal Pengganti Ketua dan Wakil Ketua, Ini Penjelasannya
-
Airlangga Siapkan Rp 13 Triliun untuk Insentif Ramadan dan Lebaran 2026
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Epstein Minta Bantuan Israel untuk Caplok Aset dan Tambang Libya
-
5 Fakta Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan 2026 hingga 50 Persen, Wajib Diketahui Ojol hingga Sopir
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI